Bank Dunia memuji langkah taktis pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah resesi ekonomi global. Tahun depan, lembaga keuangan internasional itu memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh. Namun ekonom mengingatkan pemerintah jangan puas dulu dengan pujian tersebut. Soalnya, tahun depan, Indonesia akan menghadapi paceklik atau masa kekurangan bahan pangan.
Pujian dari Bank Dunia itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves saat menyampaikan kesimpulan Laporan Kuartal Ekonomi Indonesia di SCBD, Jakarta, kemarin.
Chaves menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dunia saat ini masih melambat. Hal itu disebabkan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju sepeti China masih lebih rendah dari perkiraan. Namun begitu, ekonomi di Indonesia masih tetap tumbuh positif. Hal ini didorong berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu, memperbaiki tata kelola fiskal, perbaikan kebijakan publik, dan reformasi struktual.
Kebijakan amnesti pajak yang dibarengi dengan pemangkasan belanja negara jadi kunci utama Indonesia menjaga ekonomi tetap tumbuh seperti yang ditargetkan. Program amnesti pajak dianggap telah mengurangi risiko fiskal dan uang tebusan yang diperoleh bisa untuk menambah belanja modal tahun depan sehingga membawa dampak positif pada pertumbuhan. "Secara umum pertumbuhan ekonomi 2016 di Indonesia baik," kata Chaves. Langkah pemerintah mengekspor bahan pangan juga dinilai memberikan hasil positif menjaga harga pangan di pasaran tetap stabil.
Chaves memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 ada di angka 5,1 persen. Apalagi melihat upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk mengembangkan pariwisata dan manufaktur. Dua sektor yang digarap pemerintah ini dinilai akan membuka banyak lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan ekspor.
Ekonom Ndiame Diop menambahkan, Indonesia memang memiliki potensi untuk mengembangkan industri pariwisata kelas dunia. Namun untuk menghasilkan tujuan industri pariwisata, perlu lebih banyak pembangunan infrastruktur. "Dan perlu koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah dan sektor swasta," kata Diop.
Diop memberi saran kepada pemerintah terkait cara mengurangi kemiskinan. Kata dia, pemerintah diyakini bisa mengurangi kemiskinan dengan mengurangi dana beras miskin dan mengalihkan kepada program reformasi struktural untuk pertumbuhan yang lebih inklusif seperti untuk program pendampingan sosial. "Karena Rp 1 untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bisa menurunkan 2,5 kali tingkat kemiskinan di Indonesia dibandingkan harus berikan raskin," ungkapnya.
Di saat yang sama Banggar DPR memangkas target pertumbuhan ekonomi 2017 dalam RAPBN menjadi 5,1 persen atau turun 0,2 persen. Ada dua poin yang berubah dari Nota Keuangan yang sudah dibacakan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan Agustus lalu. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 yang lain adalah mengenai peningkatan lifting menjadi 815 ribu barel per hari. Di sisi lain, asumsi makro ekonomi lainnya tidak berubah antara lain inflasi tetap di kisaran 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap 13.300 dolar AS, Suku bunga 3 bulan 5,3 persen dan harga minyak dunia 45 dolar AS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih belum bicara soal pertumbuhan ekonomi tahun depan. Untuk tahun ini, dia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dari tahun lalu, meski masih di bawah target. "Tahun ini kita berharap 5 persen," kata Sri Mul.
Ani sapaan Sri Mul mengakui pertumbuhan di kuartal III-2016 tak lebih baik dari kuartal II. Kendati penerimaan negara bertambah dari program tax amnesty, dan pemangkasan belanja, namun sektor kredit perbankan dan investasi malah lesu.
Pengamat ekonomi dari Indef Ahmad Heri Firdaus menyampaikan jangan terlena dengan pujian. Dia bilang, pujian seperti itu sudah sering didapatkan Indonesia dari lembaga internasional. Dari sisi makro perumbuhan ekonomi memang bisa dibilang aman. Namun pertumbuhan ekonomi itu belum berkualitas dan kurang inklusif. "Sehingga masih banyak pengangguran dan ketimpangan," kata Ahmad, saat dikontak, tadi malam.
Yang harus menjadi catatan pemerintah saat ini, lanjut dia, masih berlum terselesaikan masalah pangan. Indonesia masih mengimpor pangan dan ada tren meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dia mengutip catatan BPS yang menyebut impor beras periode Januari-Juli 2016 sebesar 447 juta dolar AS. Sementara impor komoditas tersebut pada Januari-Desember 2015 hanya sebesar 351 juta dolar AS. Hal yang serupa ada pada komoditas gandum. Tahun depan, dia menilai Indonesia masih akan kekurangan bahan pangan, sebab swasembada pangan yang ditargetkan pemerintah pesimis akan terealisasi. ***
