Berita

Net

Hukum

Ketua KPK Siap Diperiksa Anak Buah Soal E-KTP

SELASA, 25 OKTOBER 2016 | 22:26 WIB

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahadjo menyatakan siap dimintai keterangan oleh anak buahnya terkait korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri.

"Saya siap. Malah sudah memberikan keterangan ke dalam, dulu kronologinya bagaimana," jelas Agus saat menghadiri '"Anti Corruption Summit 2016' di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (25/10).

Sebelumnya, nama Agus disebut mantan Mendagri Gamawan Fauzi sebagai pihak yang mengetahui persoalan pengadaan e-KTP. Kala itu Agus masih menjabat kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Kendati LKPP saat itu sempat mendampingi proyek pengadaan e-KTP, Agus mengatakan lembaga yang dipimpinnya merupakan satu-satunya lembaga yang sejak awal menentang proyek tersebut dilanjutkan.


Menurut Agus, Gamawan telah berlebihan menyebut sejumlah nama dengan mengaitkan pada kasus itu.

"Pak Gamawan kalap itu siapapun disebut. Posisi saya waktu itu sangat jelas berseberangan dengan mereka," ujarnya.

Gamawan sendiri sebelumnya diperiksa KPK pada 12 Oktober terkait dugaan korupsi proyek e-KTP. Menurut Gamawan yang menjabat Mendagri periode 2009-2014, pengawasan dalam proyek itu sudah dilakukan secara ketat misalnya satuan harga diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru diberikan ke Kemendagri dan didampingi pula oleh BPKP dan LKPP yang saat itu dipimpin oleh Agus Rahardjo.

Tersangka dalam kasus ini adalah mantan Dirjen Dukcapil Irman yang juga Kuasa Pengguna Anggaran proyek pengadaan E-KTP dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek E-KTP Sugiharto. Berdasarkan perhitungan BPKP, kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP Rp 2 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp 6 triliun. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya