Upaya Presiden Joko Widodo memberantas pungutan liar (pungli) sepertinya mulai merambat hingga daerah. Sejumlah pejabat daerah, bahkan melakukan aksi menyamar untuk meÂnangkap tangan aparat pelaku pungli. Ada juga netizen yang menanti aksi menteri menyamar berantas pungli.
Setidaknya ada dua pejabat daerah yang diberitakan melakuÂkan penyamaran untuk memerÂgoki bawahannya melakukan pungli, yaitu, Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Djoko Prastowo. Aksi kedÂuanya disambut positif netizen dan menjadi viral di media sosial.
Wali Kota Syarif Fasha menyaÂmar sebagai kenek truk pengangkut batubara untuk mengetahui separah apa praktik pungli di wilayahnya. Penyamaran dia lakukan pada Sabtu (22/10) dinihari di terminal truk Paal 10 Kota Jambi.
Di terminal itu Syarif Fasha meÂnangkap tangan sejumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Jambi, yang memungut retribusi masuk terminal tanpa memberikan karcis kepada para supir. Meski tertangkap tangan, sejumlah aparat itu berkelit. Hingga kini belum jelas apa bentuk sanksi yang dikenakan terhadap mereka.
Aksi penyamaran juga dilakukan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Djoko Prastowo. Dia berhasil menangkap tangan anggota Polantas pelaku pungli di jalan raya. Jenderal polisi bintang dua itu menyamar sebagai warga biasa yang tengah menyetir mobil sendirian. Saat tahu di depan ada Polantas, dia sengaja melanggar peraturan lalu lintas agar dihentikan petugas.
Kemudian dia dibawa ke pos polisi. Saat di dalam, Djoko diminta uang damai karena telah melanggar peraturan lalu lintas. Pada kesempaÂtan itu, dia beberapa kali meminta agar diberikan surat tilang. Namun, anggota itu bersikukuh minta penyeÂlesaian dilakukan di luar hukum.
Ketika dia mengeluarkan uang dan diterima oknum anggota polisi itu, Djoko langsung menangkapnya dan menelpon Direktur Profesi dan Pengamanan Polda Sumatera Selatan untuk memproses oknum tersebut.
Djoko menjelaskan, hingga kini sudah ada 10 oknum anggota polisi di wilayah hukum Polda Sumsel yang ditangkap Propam karena diduga melakukan pungli. Mereka polisi di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Palembang, Banyuasin, dan beberapa tempat lain di Sumsel.
Aksi nyamar Wali Kota Jambi dan Kapolda Sumsel menjadi viral di media sosial setelah tautan-tautan beritanya tersebar luas di jagad maya. Pada umumnya neÂtizen mengapresiasi dan berharap upaya-upaya pemberantasan pungli dilanjutkan.
Misal pada Forum Diskusi Kaskus, akun Eretapisara mengatakan, aksi penyamaran semestinya dilakukan rutin hingga praktek pungli lenyap, "Rajin-rajin aja pak. Jangan cuma setahun sekali."
Akun Adhyzone menyampaikan harapan yang sama, "Lagi musim cosplay-cosplayan gini ya, nggak apa-apa sih asal konsisten aja."
Akun soviet17586 berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto kembali meÂnyamar sebagai rakyat kecil, seperti yang pernah dia lakukan saat kamÂpanye pemilihan presiden. "Wiranto, berhubung udah jadi menteri, apa salahnya blusukan nyamar kayak zaÂman Pilpres," sarannya.
Wiranto dikenal salah satu tokoh nasional ahli nyamar. Keahlian menyamar purnawirawan jenderal bintang empat itu dipertontonkan melalui program "Mewujudkan Mimpi Indonesia" yang ditayangÂkan stasiun televisi RCTI pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2009. Mantan panglima ABRI itu pernah menyamar sebagai pedagang asonÂgan, tukang becak, tukang semir sepatu, penjual perabot rumah tangÂgaa keliling dan lain-lain.
Akun Ekido menilai pelabuhan dan terminal banyak praktik pungli, selain di pasar tradisional,"Terminal dan pelabuhan itu sentranya pungli. Tapi jangan lupa di pasar tradisional juga ada pungli oleh preman pasar."
Sebaliknya, sejumlah netizen menyampaikan kritik, pejabat selevel walikota dan kapolda tidak hanya menindak aksi pungli di jalan raya yang nominal rupiahnya kecil, juga menindak praktik pungli dan suap yang dilakukan pejabat di jajarannya.
"Dengan wewenang yang dia punya, mestinya bukan menghukum pion catur. Kecuali kalau hanya untuk pencitraan diri, baru masuk logika," kritik akun Mang.jebot.
Akun RTFM menyuarakan kritik senada. Menurut dia, nilai praktik pungli dan suap yang dilakukan pejabat jauh lebih besar. "Atasannya juga pak jangan lupa, anak buah cuma nurut bos."
Akun kohanamet menyarankan seluruh terminal dan tempat pemÂbayaran restribusi dipasangi kamera pengintai, tak perlu repot-repot nyaÂmar. "Pasang CCTV aja pak Wali. Gampang kok," sarannya.
Selain itu, netizen juga mengusulÂkan pemungutan retribusi manual diganti sistem elektronik. "Kalau mau bebas pungli, ya pake pra bayar semua. Nggak ada sistem karcis-karcisan. Tinggal deposit, begitu lewat saldonya berkurang," usul pemilik akun Mbahdien.
