Isu menghilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kematian aktivis HAM Munir mempunyai unsur politis untuk menyerang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Motif serangan politis ditambah dengan pernyataan mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Yusril Izha Mahendra. Yusril menegaskan saat itu dokumen tersebut langsung diserahkan ke SBY tanpa melalui Setneg.
"Jawaban Yusril ini jelas menggelikan, apalagi untuk tokoh yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara," kata pengamat medsos Fakhruddin, Selasa (25/10)
Fakhruddin menambahkan saat ini rakyat sedang larut dalam euforia pemilihan gubernur DKI Jakarta. Putera sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah salah satu kontestan.
"Sangat mungkin isu ini dimainkan oleh pihak tertentu yang ingin menjatuhkan citra AHY melalui SBY. Dan Yusril kelihatannya ikut terbawa permainan yang entah dimainkan oleh siapa," kata Fakhruddin.
Oleh sebab itu, menurut Fakhruddin, dalang di balik permainan ini secara politik tidak menginginkan terbentuknya koalisi antara kandidat SBY dan kandidat Prabowo yang sangat mungkin terjadi pada putaran kedua Pilkada DKI.
Sebab salah satu nama yang dipandang bertanggung jawab atas meninggalnya Munir adalah Muchdi PR, yang adalah salah satu pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
"Mereka berharap SBY terpancing untuk mengeluarkan statemen yang membuat Prabowo marah. Sehingga pada akhirnya muncul masalah baru antara keduanya," tegas Fakhruddin
Menurut Fakhruddin, kematian Munir adalah tragedi kemanusiaan. Tidak seharusnya Munir dinodai oleh intrik-intrik politik dan dijadikan alat untuk memecah kelompok-kelompok tertentu.
[zul]
