Berita

Politik

Gebrakan Menteri Muhadjir Effendy Direspon Positif

SENIN, 24 OKTOBER 2016 | 15:47 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kendati masih seumur jagung memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), kinerja Muhadjir Effendy dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional direspon positif oleh publik.

Hal tersebut terlihat dari hasil survei nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang menempatkan Kemdikbud di peringkat ketiga sebagai kementerian yang dinilai paling baik kinerjanya oleh publik.

"Kementerian yang dinilai paling baik kinerjanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 23%, Kementerian Agama 8,4 %, Kemendikbud 5,5 % dan Kementerian keuangan 4,6 persen," ujar Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas saat menggelar diskusi di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (23/10).


Dalam survei tersebut disebutkan, jika pada bulan Oktober 2016 ada sekitar 38% warga merasa semakin ringan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, lebih banyak dibanding yang merasa semakin berat 29%. Sementara yang merasa sama saja ada sekitar 29%.

Hasil survei tersebut menunjukkan jika respon positif warga terus mengalami peningkatan yang positif selama 3 bulan kepemimpinan Muhadjir Effendy. Dalam survei tersebut disebutkan, bila pada Juni 2016 respon warga sebesar 34%, sementara pada bulan Oktober 2016 meningkat menjadi 38%. Belum lagi bila dibandingkan dengan respon positif warga pada bulan Oktober 2015, yang hanya sebesar 32% saja.

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dua bulan lalu, Muhadjir Effendy memang langsung tancap gas. Perombakan besar-besaran seperti yang seringkali diamanatkan Presiden Jokowi ia jalankan dengan cepat. Fokusnya ada pada tiga hal, yaitu: penguatan pendidikan karakter, inovasi dan percepatan distribusi KIP, serta rehabilitasi sekolah.

Demikian pula dengan upaya revitalisasi pendidikan vokasional maupun program fullday school yang sempat mencuat ke permukaan, perlahan mulai direspon positif. Terbukti kini ada ribuan sekolah yang siap menjadi model percontohan sekolah dengan mengutamakan pendidikan karakter ini.

Perlu diketahui, populasi suvei nasional ini adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Populasi dipilih secara multi random sampling sebanyak 1220 responden dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95%.

Seperti disampaikan Sirojudin, survei nasional ini terkait dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

"Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo selama dua tahun terakhir ini," ungkapnya.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya