. Dalam rangka evaluasi dua tahun Kepemimpinan Jokowi-JK, Setara Institute menyoroti isu krusial, yakni hukuman mati terutama dikaitkan dengan peran dan kinerja Jaksa Agung HM. Prasetyo.
Menurut Ketua Setara Institute, Hendardi, eksekusi mati gelombang III telah menyisakan masalah serius. Hal itu terjadi, kata dia, akibat kecerobohan Jaksa Agung yang memberikan perintah eksekusi mati atas terpidana mati Seck Osmane dan Humprey Ejike Aweleke.
Keduanya adalah warga negara Nigeria, yang sedang mengajukan grasi untuk kedua kalinya.
"Dengan tetap mengeksekusi, Jaksa Agung telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang menyebut bahwa grasi boleh diajukan lebih dari satu kali," kata Hendardi, kepada wartawan, Senin (24/10).
Bahkan dia menegaskan kalau Jaksa Agung juga melampaui kewenangan Presiden, pihak yang sedang dituju oleh terpidana untuk memberikan pengampunan melalui grasi.
Selain itu, Hendardi mengatakan sejak menjabat, tidak ada prestasi yang berarti kecuali menjalankan eksekusi mati untuk menutupi kelemahan kinerja dirinya dalam bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penuntasan pelanggaran HAM.
"HM. Prasetyo lolos dari dua kali episode perombakan kabinet karena seolah-olah bekerja menegakkan hukum, padahal hanya membangun citra tanpa substansi, " tegasnya.
Bahkan kecerobohan HM. Prasetyo bukan hanya mencoreng wajah Kabinet Kerja dan wajah Presiden Jokowi, tetapi berimplikasi pada kinerja institusi Kejaksaan Agung yang semakin tidak dipercaya publik. Hendardi menyatakan aspek kemanusiaan di tangan HM. Prasetyo hanyalah komoditas yang bisa dipertukarkan untuk aneka kepentingan.
HM. Prasetyo, katanya lagi, lebih senang berpolitik dengan berpura-pura menegakkan hukum, dibanding secara sungguh-sungguh menegakkan hukum. Publik masih ingat betul bagaimana Prasetyo lincah menyelidiki kasus mantan Ketua DPR Setya Novanto terkait Freeport, tetapi menguap tanpa penjelasan apapun.
Pilihan Presiden Jokowi atas Prasetyo yang merupakan fungsionaris partai politik juga berkontribusi membuat kinerja Jaksa Agung semakin memburuk dibanding dengan institusi hukum lainnya.
Terkait paket reformasi hukum yang akan menjadi prioritas di tahun ketiga Presiden Jokowi, Hendardi mengingatkan harus menyentuh reformasi kelembagaan Kejaksaan Agung dengan pertama-tama harus menyentuh pucuk pimpinan institusi hukum yang bermasalah.
"Dari beberapa institusi hukum yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, posisi Jaksa Agung inilah yang paling lemah komitmennya menopang cita-cita reformasi hukum. Jadi, sebagai bagian dari paket reformasi hukum dan mempertimbangkan segala kecerobohan dan tindakannya yang melawan hukum, Jokowi sebaiknya mengganti HM. Prasetyo," tukas HM. Prasetyo.
[rus]
