Pemerintah Provinsi Maluku akan melaporkan media cetak Harian Spektrum ke Dewan Pers akibat pemberitaan pada 3 Oktober 2016 di halaman satu dengan judul 'Rups Terbatas Kafe Victoria', tanggal 4 Oktober halaman satu berjudul 'Jaksa Diminta Periksa Pemegang Saham', dan 14 Oktober juga pada halaman satu berjudul 'Kasus Bank Maluku Bib Geram'.
Menurut Kabag Humas Pemprov Maluku Bobby Kin Palapia, pihaknya menganggap pelaporan itu dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.
"Kami anggap sebagai pelanggaran profesionalisme jurnalistik. Pemberitaan Harian Spektrum tersebut sangat tidak berimbang, tidak cover all sides dan telah menghakimi (trial by press) Gubernur Maluku Said Assagaff," ujar Bobby dalam keterangannya, Minggu (23/10).
Karena pemberitaan yang tidak profesional tersebut Pemprov Maluku merasa dirugikan. Imej dan reputasi Gubernur Said sebagai kepala daerah juga dikhawatirkan menurun.
Bobby menegaskan bahwa pemberitaan yang dimuat dilakukan tanpa ada proses wawancara sebelumnya, dan telah melanggar prinsip dasar jurnalistik. Pemberitaan selayaknya memaparkan data dan fakta versi Gubernur Said.
"Pemberitaan harus dilakukan demi kepentingan yang lebih luas yakni masyarakat. Bukan kepentingan tertentu," ujarnya.
Atas dasar tersebut, Pemprov Maluku menyimpulkan bahwa pemberitaan Harian Spektrum sangat tidak profesional, tendensius dan cenderung menghakimi.
"Kami juga sudah meminta ditayangkan hak jawab di media tersebut dan di halaman depan. Langkah itu kami lakukan sesuai Undang Undang Pokok Pers Nomor 40/1999 pasal 5 ayat 2," jelas Bobby.
Pemprov Makluku pun siap mengambil langkah selanjutnya jika hak jawab tidak ditayangkan.
"Kan sudah ada wadahnya yakni Dewan Pers dan institusi penegak hukum. Karena keberatan kami ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan renungan bagi semua pihak untuk senantiasa menjunjung tinggi tugas mulia jurnalistik yang objektif," demikian Bobby.
[wah]
