Dua tahun rezim Jokowi-Jusuf Kalla berkuasa di Indonesia, percepatan infrastruktur menjadi modal penting pemerintahan ini.
Setidaknya hal itu tercermin dari langkah percepatan pembangunan infrastruktur yang terus menjadi fokus pemerintahan Jokowi-JK untuk menciptakan konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah ingin menekan ketimpangan ekonomi antara Jawa dan Pulau Jawa. Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan periode pertama ini, membangun 13 proyek Pelabuhan, 52 proyek jalan tol, 17 proyek bandara dan 19 proyek kereta api.
Dari semua pembangunan infrastruktur tersebut, terdapat 8 proyek strategis nasional yakni Jalan Tol Serang-Panimbang, Terminal Kalibaru, SPAM Umbulan, Light Rail Transit (LRT) Palembang, PLTU Batang, Pelabuhan Patimban, Palapa Ring Broadband dan Revitalisasi Bandara Juwata- Tarakan, Matohara-Wakatobi, Labuhan Bajo-NTB.
Pembiayaan mega-mega proyek ini tentu tidak memakan biaya yang murah. Apalagi, pemerintah tengah melakukan pengetatan anggaran akibat target penerimaan APBN yang terlampau ambisius. Maka salah satu upayanya adalah pemerintah akan menggunakan dana pensiun untuk membangun infrastruktur.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, dana pensiun (dapen) selama ini hanya mengendap di perbankan dalam deposito atau pun Surat Utang Negara (SUN).
"Penggunaan infrastruktur non APBN diatur dalam hukum. Seperti BPJS Ketenagakerjaan yang bisa menggunakan investasi 5 persen, begitu juga dengan Taspen," kata Bambang di Jakarta, Jumat (21/10).
Selain itu, untuk memperlancar hasrat pemerintah membangun proyek infrastruktur, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan swasta untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang ini.
Rencana proyek Kereta Api Semi Cepat Jakarta-Surabaya misalnya, pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman telah mengajak Jepang untuk mengerjakan proyek ini. Selain itu, nanti juga akan dibangun dry port sepanjang Pulau Jawa untuk menekan angka
dwelling time, sehingga tidak lagi prosessnya terpusat di Pelabuhan Tanjung Priok
.[wid]
