Berita

Bambang Brodjonegoro/Net

Bisnis

2 Tahun Berkuasa, Percepatan Infrastruktur Masih Jadi Prioritas Jokowi-JK

JUMAT, 21 OKTOBER 2016 | 12:39 WIB | LAPORAN:

Dua tahun rezim Jokowi-Jusuf Kalla berkuasa di Indonesia, percepatan infrastruktur menjadi modal penting pemerintahan ini.

Setidaknya hal itu tercermin dari langkah percepatan pembangunan infrastruktur yang terus menjadi fokus pemerintahan Jokowi-JK untuk menciptakan konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah ingin menekan ketimpangan ekonomi antara Jawa dan Pulau Jawa. Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan periode pertama ini,  membangun 13 proyek Pelabuhan, 52 proyek jalan tol, 17 proyek bandara dan 19 proyek kereta api.


Dari semua pembangunan infrastruktur tersebut, terdapat 8 proyek strategis nasional yakni Jalan Tol Serang-Panimbang, Terminal Kalibaru, SPAM Umbulan, Light Rail Transit (LRT) Palembang, PLTU Batang, Pelabuhan Patimban, Palapa Ring Broadband dan Revitalisasi Bandara Juwata- Tarakan, Matohara-Wakatobi, Labuhan Bajo-NTB.

Pembiayaan mega-mega proyek ini tentu tidak memakan biaya yang murah. Apalagi, pemerintah tengah melakukan pengetatan anggaran akibat target penerimaan APBN yang terlampau ambisius.  Maka salah satu upayanya adalah pemerintah akan menggunakan dana pensiun untuk membangun infrastruktur.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, dana pensiun (dapen) selama ini hanya mengendap di perbankan dalam deposito atau pun Surat Utang Negara (SUN).

"Penggunaan infrastruktur non APBN diatur dalam hukum. Seperti BPJS Ketenagakerjaan yang bisa menggunakan investasi 5 persen, begitu juga dengan Taspen," kata Bambang di Jakarta, Jumat (21/10).

Selain itu, untuk memperlancar hasrat pemerintah membangun proyek infrastruktur, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan swasta untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang ini.

Rencana proyek Kereta Api Semi Cepat Jakarta-Surabaya misalnya, pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman telah mengajak Jepang untuk mengerjakan proyek ini. Selain itu, nanti juga akan dibangun dry port sepanjang Pulau Jawa untuk menekan angka dwelling time, sehingga tidak lagi prosessnya terpusat di Pelabuhan Tanjung Priok.[wid]


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya