Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Penyebaran Dokter Masih Belum Merata

JUMAT, 21 OKTOBER 2016 | 05:15 WIB | LAPORAN:

Dalam pembangunan infrastruktur kesehatan, langkah pemerintahan Jokowi-JK sudah tepat. Namun ternyata penyebaran tenaga kesehatan seperti dokter belum merata.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Iqbal, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (21/10).

"Sekarang ini, dokter-dokter dan tenaga kesehatan lain masih terpusat di kota-kota besar. Sedangkan di daerah terpencil, masih sangat sedikit," kata Iqbal.


Komisi IX juga menyoroti bidang ketenagakerjaan. Menurutnya, saat ini, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja. Contoh konkretnya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tengang pengupahan.

Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan upah melalui rumusan pendapatan ekonomi dan inflasi tanpa perlu melibatkan suara pekerja melalui Dewan Pengupahan.

"Tentu ini merugikan pekerja. Kemudian, kebijakan mempermudah syarat pekerja asing untuk bekerja di Indonesia yaitu tidak mesti bisa berbahasa Indonesia dan dihapuskannya syarat mimimal pendidikan formal berdampak kepada ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi pekerja kita," tandasnya. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya