. Dialog Kebangsaan dengan tema "Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK "di DPR sangat menarik dan dinamis. Bagaimana tidak, diskusi ini menghadirkan Maruarar Sirait dari PDI Perjuangan dan Fadli Zon dari Gerindra.
Fadli Zon mengatakan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo tidak memiliki blue-print yang jelas. Bahkan dalam menyelesaikan masalah lebih kasuistik, Jokowi juga tidak mempunyai konsep yang berkelanjutan.
"Saya menilai Jokowi itu presiden tapi rasanya walikota,"ujar Fadli Zon, sambil mengatakan bahwa selama dua tahun pemerintahan, Jokowi-JK belum menorehkan keberhasilan.
Fadli Zon juga menilai sosok Jusuf Kalla (JK) kurang dilibatkan dalam pemerintahan. JK seakan-akan hanya menjadi ban serep belaka.
Tentu saja hal ini langsung dibantah oleh Maruarar Sirait. Maruarar mengatakan bahwa sikap Jokowi yang terlibat langsung dan turun ke bawah bukan berarti ia memimpin "rasa walikota." Hal ini justru menunjukkan kepimpinan Jokowi yang transformatif dan benar-benar mau menghadirkan pemerintahan yang melayani.
"Terbukti misalnya, pungli sudah bertahun-tahun menjadi masalah yang sulit dituntaskan. Namun di bawah pemerintahan Jokowi diatasi dengan massif dan mendapat sambutan baik dari masyarakat," ungkap Maruarar di gedung DPR, Senayan (Kamis, 20/10).
Terkait dengan hubungan Jokowi dan JK, Maruarar memastikan bahwa hubungan keduanya sangat baik. Sebagai orang yang mengenal dekat dengan Jokowi dan JK, Maruarar juga memastikan JK selalu dilibatkan dan berperan dalam pemerintahan.
"Konsolidasi dan komunikasi di antara keduanya sangat baik," tegas Maruarar.
Maruarar pun menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan baik, khususnya pada bidang politik dan hukum. Di masa-masa awal-awal pemerintahan Jokowi-JK, ada pertarungan politik yang sangat kental di Parlemen antara KMP dan KIH. Namun pertarungan politik di parlemen tidak berjalan lama. Pasalnya pada tahun 2015 sampai ini pertarungan politik tersebut mulai mencair. Hal tersebut dapat terlihat seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mendapat dukungan DPR.
"Saat ini penguatan politik terjadi di DPR. Ini bisa terlihat APBNP 2015 berjalan lancar, Pemilihan Kapolri berjalan lancar dan UU Tax Amnesty juga berjalan lancar," tambahnya.
Pada bidang hukum Maruarar menilai bahwa pemerintah Jokowi-JK mampu menyinergiskan fungsi lembaga hukum. Selain itu, Pemerintah juga sangat mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menolak revisi UU KPK yang dianggap publik akan melemahkan fungsi KPK.
"Meskipun diawal pemerintahannya lembaga hukum bertarung antara KPK dan Polri. Tapi hal itu bisa terkonsolidasi," Maruarar.
Selain Maruarar dan Fadli Zon acara ini juga dihadiri oleh pengamat politik Indobarometer M Qodari dan pengamat ekonomi Indef Enny Sri Hartati.
