Pemerintahan Jokowi-JK pada tahun pertama memimpin sempat dihadapkan kepada gonjang-ganjingnya DPR yang terbelah dengan lahirnya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Namun selanjutnya sudah berjalan efektif.
Khususnya di tahun 2016 pembahasan RUU, pemilihan Panglima TNI, Kapolri, KPK, BIN, Tax Amnesty dan lainnya berjalan lancar antara pemerintah dan DPR. Namun, di sana-sini masih ada yang harus dituntaskan. Seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan rakyat.
Demikian yang mengemuka dalam Dialektika Demokrasi "Refleksi dua tahun Jokowi-JK" bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, anggota FPDIP DPR Maruarar Sirait, Direktur Eksekutif IndoBarometer M. Qodari, dan Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati di Media Center DPR, Kamis (20/10).
Dalam pertemuannya dengan masyarakat, Fadli Zon mengakui jika hidup saat ini lebih susah, susah mencari kerja. Dia mengakui kalau pertumbuhan ekonomi membaik tapi justru meningkatkan pengangguran.
"Jadi, pertumbuhan ekonomi malah tidak menghasilkan tenaga kerja (jobless growth). Padahal target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi baru 5,18 persen,†ujar Waketum Partai Gerindra ini
Ironisnya lagi menurutnya, pembangunan kereta cepat, para pekerjanya justru dari Tiongkok, aset PT Indosat masih dikuasai asing, 100 sentra perikanan, sejuta hektar sawah, 1.000 kampung nelayan, birokrasi online, dan lain-lain belum terwujud. Jadi, yang masih jauh dari poros maritime yang dijanjikan. Memang ada pembangunan 53 proyek jalan tol, 13 bandara, 19 jalur kereta api, 10 pelabuhan, dan lain-lain," tambahnya.
Secara politik pun kata Fadli, semakin tidak berdaulat. Dimana sudah ada 6 negara kecil di luar negeri yang menyetujui Papua merdeka. Di laut banyak terjadi penyanderaan, membebaskan visa bagi 109 negara, tapi tidak reciprocal, yaitu kita tidak bebas visa ke 109 negara tersebut. "Jadi, untuk apa? kita seolah tidak dihormati negara lain,†kata Fadli Zon.
Impor masih terjadi di semua sektor: dari garam, gula, daging, kedelai, jagung, ikan, beras, dan masih banyak lagi. Karena itu kata Fadli, tidak ada kedaulatan pangan.
"Trisakti dan Nawacita justru makin tidak bisa dimengerti rakyat,†katanya..
Sementara itu secara hukum, banyak kasus-kasus besar malah didiamkan, tapi hanya peduli kepada yang kecil. Seperti pungli di Kemenhub RI yang langsung didatangi Presiden Jokowi, ini tak lebih hanya sebagai pencitraan.
[zul]
