Berita

Basuki Tjahaja Purnama/Net

On The Spot

Warga Rusun Pulo Gebang Perbaiki Kerusakan Sendiri

Pembangunannya Disebut Langgar SOP
KAMIS, 20 OKTOBER 2016 | 10:06 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui, dalam pembangunannya, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kerap melanggar standard operating procedure (SOP). Contohnya, pengurangan kualitas bahan bangunan.
 
Salah satu rusun yang diban­gun tidak sesuai SOP, menurut pria yang biasa disapa Ahok ini, yakni Rusunawa Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

Rakyat Merdeka menyam­bangi rusun tersebut pada Selasa (18/10). Rusunawa Pulo Gebang terdiri dari delapan blok bangunan. Mulai dari Blok Ahingga H.


Pada tahap awal, rusun ini dibangun hingga Blok F. Sedangkan dua blok terakhir dibangun untuk menampung warga gusuran Kalijodo di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Mayoritas penghuni rusun berasal dari lokasi-lokasi yang ditertibkan Pemprov DKI. "Sisanya, warga umum yang mengajukan," ujar Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Pulo Gebang, Ageng Darmintono saat ditemui.

Masing-masing blok di rusun ini terdiri dari enam lantai, ter­masuk lantai dasar. Sebagian unit blok berwarna dasar abu-abu, sedangkan lainnya cokelat. Di beberapa bagian, warna catnya sudah mulai kelihatan pudar.

Sekitar 50 meter dari pintu masuk, UPRS menyediakan tempat bagi warga untuk mendi­rikan tenda-tenda yang diisi dengan berbagai macam barang dagangan.

Beberapa moda transportasi umum bagi warga rusun mangkal di dekat pintu masuk atau keluar rusun. Bus TransJakarta ukuran medium, masuk area rusun tiap setengah jam. Bus sekolah berwarna kuning pun stand by di bagian belakang rusun, dekat sebuah masjid yang sedang da­lam tahap pembangunan.

Berdasarkan pengamatan, me­mang ada beberapa bagian kecil bangunan yang kelihatan tidak sebagaimana mestinya. Seperti coran kanopi yang terlihat mir­ing di Blok H, lantai 3, dan juga pemasangan lantai keramik tidak rata di lantai yang sama.

Dari beberapa blok yang dia­mati, tidak tampak mencolok bagian yang disebut Ahok me­nyalahi SOP. Di blok-blok terse­but, warga bisa menggunakan fasilitas yang diberikan rusun, termasuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pulo Gebang Indah, yang berada persis di tengah rusun.

"Paling hanya itu, tidak ada masalah berarti. Dari segi ke­nyamanan, saya rasa sudah cukup nyaman untuk ditinggali warga," ujar Septian, Sekretaris RT 013 RW 011, Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

Pria yang biasa disapa Azis itu menilai, dibandingkan tempat tinggalnya dahulu di Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, rusun yang ditempatinya ini jauh lebih baik. Meskipun, lanjutnya, Gubernur mengakui ada pelanggaran SOP dalam pembangunan rusun.

"Saya kira kalau hal-hal kecil tidak masalah. Menurut saya, masalah yang utama bukan itu. Masalah utama warga adalah keberlanjutan hidup setelah dire­lokasi ke rusun," tuturnya.

Jadi, lanjut Azis, yang perlu diperhatikan Pemerintah DKI Jakarta seharusnya bukan cuma fisik bangunan. Tapi, pemban­gunan manusianya. "Bagaimana perut warga yang direlokasi bisa tetap kenyang meski dipindahkan ke sini," papar ayah dua putra ini.

Meski pelanggaran SOP pem­bangunan rusun tidak berpen­garuh bagi Azis, ada juga warga yang tak sependapat. Menurut seorang warga yang menolak disebut identitasnya, faktor kenyamanan rusun juga hal penting. Karena, menurutnya, Pemprov DKI menjanjikan unit yang nyaman saat akan mere­lokasi. "Saya merasakan atap unit saya bocor. Saya sudah me­lapor ke pengelola," ucapnya.

Namun, tambahnya, laporan tersebut tidak langsung ditin­daklanjuti pengelola. "Akhirnya perbaiki sendiri," ucap pria be­kas warga Kalijodo ini.

Lebih lanjut, Kepala UPRS Pulo Gebang Ageng menyebut, tidak ada laporan warga terkait kerusakan unit akibat kesalahan SOP dalam pembangunan. Lebih lanjut, menurutnya, hal itu meru­pakan domain Dinas Perumahan DKI Jakarta. "Malah kami di sini memberdayakan penghuni Rusunawa Pulo Gebang. Karena saya menganggap warga di sini punya potensi positif untuk dikembangkan," ujar Ageng.

Selama ini, tambahnya, warga di Rusunawa Pulo Gebang justru melimpah dengan program-program pemerintah. "Seperti pada Maret lalu, kami men­canangkan program ekonomi rusun untuk pemberdayaan war­ga," tandasnya. ***

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya