Keinginan Presiden Jokowi agar harga BBM bisa seragam di seluruh Tanah Air mendapatkan apresiasi. Hanya saja, masih ada yang meragukan program ini akan bertahan lama. Wakil Ketua DPR Fadli Zon misalnya. Dia memprediksi program ini hanya akan bertahan seumur jagung. Bisa seminggu, sebulan atau dua bulan, kita lihat nanti.
Program satu harga BBM yang diluncurkan Jokowi, di Papua, Selasa (18/10) mulai mendapat kritikan. Fadli Zon menilai, sebenarnya kebijakan itu bagus-bagus saja. Program itu bisa mengintervensi pasar sehingga harga BBM akan turun dengan sendirinya. Selain itu, program ini akan mempermudah masyarakat Papua mendapatkan harga BBM.
Hanya saja, politikus Partai Gerindra ini meragukan kelanjutan kebijakan ini. Apalagi menilik sejumlah kebijakan Presiden yang hanya bertahan seumur jagung, bahkan sebagian tak pernah berbekas, seperti saat menjanjikan harga daging sapi Rp 80 ribu per kilogram. Kenyataannya, janji itu tak pernah terealisasi karena harga daging di pasaran saat ini masih ada di kisaran Rp 120 ribu per kilogram.
"Coba dilihat nanti, berapa lama bertahan? Seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan? Kita buktikan, apakah benar bisa? Jangan-jangan nanti cuma pencitraan saja. Harganya satu, terus tiba-tiba bulan depan harganya sudah kembali lagi," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, kemarin.
Sekadar latar, Selasa kemarin Jokowi resmi mencanangkan kebijakan BBM satu harga di Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua. Jokowi mengklaim, harga BBM di delapan daerah di Papua yang semula masuk zona merah alias menjual Rp 60ribu per liter, kini sama dengan harga BBM di Jawa. Harga premium misalnya menjadi Rp 6.450 per liter. Jokowi mengakui program itu tidak mudah dijalankan. Karena itu, dia menginstruksikan kepada Pertamina untuk mencari solusi. Kata dia, keseragaman harga BBM bukan soal untung rugi, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Jokowi memperkenalkan Air Tractor alias pesawat pengangkut BBM yang memiliki kapasitas mengangkut 14 ribu liter BBM. Pengoperasian pesawat akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT Pelita Air Service. Pertamina punya dua pesawat itu untuk mendistribusikan BBM di daerah terpencil Papua dan Kalimantan.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan, permasalahan perbedaan harga BBM selama ini berpangkal dari perbedaan biaya distribusi. Karena itu, perlu rencana jangka panjang misalnya dengan melakukan eksplorasi minyak di wilayah timur Indonesia.
"Jadi jangan mengambil jauh dari Jawa, itu yang menimbulkan biaya tinggi," ujar Taufik, kemarin. Meski begitu, Taufik mendukung program tersebut. Penyeragaman harga BBM pada akhirnya akan berdampak pada pemerataan pembangunan sumber-sumber ekonomi.
Menteri ESDM Ignasius Jonan memuji program baru Presiden. "Pencapaian yang besar, pencapaiannya Pak Jokowi itu yang satu harga BBM. Top itu," kata Jonan, yang ditemui di Kemenko Kemaritiman, kemarin. Jonan bilang, ada sejumlah pencapaian positif yang bisa diraih dalam masa bakti dua tahun di sektor energi. Meski masih banyak program yang belum tercapai.
Pengamat energi dari UGM Fahmi Radhy menilai kebijakan itu sangat berat dimplementasikan. Karena biaya transportasi yang ditanggung Pertamina sangat besar. Biaya transportasi mengangkut BBM ke daerah terpencil dengan pesawat tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Karena itu, dia memprediksi program ini akan sulit bertahan jika biaya transportasi ditanggung Pertamina.
"Kecuali beban biaya transportasi disubsidi oleh pemerintah. Jika ini dilakukan beban subsidi akan memberatkan bagi APBN," kata Fahmy, saat dikontak
Rakyat Merdeka, tadi malam.
Dia memprediksi, dengan dua pesawat yang ada saat ini, program satu harga hanya akan bertahan seumur jagung. "Paling lama 6 bulan, itu sudah bagus. Karena Pertamina akan kelimpungan menanggung biaya transportasi," ujarnya. ***
