Polemik pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah, seyogyanya dilihat dengan jernih dan kepala dingin, tidak sepihak.
Dengan begitu, investasi terhadap pengelolaan kekayaan sumber daya alam oleh negara melalui anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 4 triliun, bukan oleh pengusaha asing, memberikan gambaran yang utuh sekaligus pendidikan bagi masyarakat dalam melihat suatu permasalahan.
Demikian pandangan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PP Partai Gerindra, Andre Rosiade saat dihubungi, Rabu (19/10).
"Pro dan kontra pembangunan pabrik Semen Indonesia jadi tidak sehat jika satu pihak dan pihak lainnya menyampaikannya secara tidak utuh," terang Andre.
Pihak yang kontra menyatakan pembangunan pabrik semen akan membuat ribuan petani tidak bisa lagi menggarap lahan pertanian dan mewariskannya kepada anak dan cucu mereka. Sementara yang pro optimistis pabrik semen akan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, paling tidak bagi 7 ribu kepala keluarga (KK).
Pihak kontra bersikukuh merujuk putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Peninjauan Kembali atas izin pendirian pabrik semen dan mempertanyakan minimnya sosialisasi yang melibatkan kepada warga, termasuk menyangkut dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).
Untuk diketahui, beber Andre, PT Semen Indonesia hingga kini terus melakukan kegiatan pemberdayaan dan edukasi bagi warga sekitar pembanguan pabrik, berikut dana CSR hingga miliaran rupiah dalam upaya mensejahterakan warga setempat.
Selain itu, menurut dia, masyarakat hendaknya menyadari bahwa rakyat Indonesia sejak awal menekankan pentingnya kedaulatan bangsa. Di mana pengelolaan kekayaan sumber daya alam dilakukan oleh bangsa sendiri, bukan bangsa lain (asing).
"Semen Indonesia itu kan produk asli Indonesia, bukan produk asing. Perlu diketahui perusahaan swasta dan asing yang menguasai pasar semen di Indonesia mencapai 56 persen, kapan Indonesia bisa berdaulat kalau BUMN tidak diberi kesempatan mengembangkan diri," kata dia.
Andre memaparkan, jika pembangunan pabrik PT Semen Indonesia sampai dibatalkan, ribuan warga bakal kehilangan mata pencaharian, dari sektor riil seperti pedagang kecil dan warung makan, pekerja tambang, petugas keamanan hingga karyawan pabrik semen.
Ia juga menyingung rencana 10 perusahaan semen asing yang akan datang pada tahun 2017 mendatang.
"Kan kita harus adil pada diri-sendiri, seringkali kita marah kekayaan alam kita di ekploitasi asing, tapi giliran bangsa sendiri merangkak-rangkak mau mengeksplorasi demi kedaulatan bangsa sendiri malah ditolak, kan aneh," cetusnya.
Serupa tapi tak sama, Andre menilik polemik yang terjadi dalam diskursus perpanjangan izin ekspor konsentrat dalam rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Dimana revisi terhadap peraturan turunan Undang-undang Minerba itu berkecenderungan hanya mengakomodir kepentingan Asing, Freeport dan Newmont. Sementara perusahaan negara dalam hal ini PT Antam kecenderungannya malah dianaktirikan
.[wid]
