Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Viva Yoga: Data LSM Mighty Yang Menuding Kelapa Sawit Indonesia Asal-Asalan

RABU, 19 OKTOBER 2016 | 01:44 WIB | LAPORAN:

. Data yang dikeluarkan oleh lembaga swadaya masyarkat (LSM) Mighty asal Amerika Serikat yang menuding Perkebunan kelapa sawit penyebab kebakaran hutan di Indonesia sarat akan kepentingan negara asing.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi saat berbincang dengan wartawan, Selasa (18/10). Menurut Yoga, negara-negara-asing merasa terganggu industri perkebunan non sawitnya akibat meningkatnya perdagangan kelapa sawit Indonesia di level global.

"Jadi isu itu sebenarnya lebih bernuansa kepentingan pertarungan perdagangan di tingkat global, persaingan usaha saja," tutur Yoga.


Dia menyebutkan, seperti isu tahun 2014-2015 yang pernah dilontarkan LSM Mighty  bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Papua penyebab kebakaran hutan tidak berdasarkan data akurat. LSM Mighty bahkan juga mengampanyekan agar memboikot penggunaan kelapa sawit Indonesia.

"Datanya asal-asalan saja mereka itu. Padahal sudah jelas data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa yang terbakar itu statusnya bukan Areal Penggunaan Lahan (APL)," beber Yoga

Yoga juga membantah isu yang dikemukakan LSM Mighty mengenai kebakaran hutan Papua akibat perkebunan kelapa sawit. Menurut dia, berdasarkan pantauan DPR, pengelolaan perkebunan kelapa sawit nasional telah menghargai pelestarian lingkungan hidup.

Yoga menyebutkan, dalam skema bisnis tidak ada pengusaha yang ingin merugikan lokasi kerjanya sendiri. Perusahaan industri kelapa sawit tentu tidak ingin membakar lahannya yang menjadi sumber produksi dan pendapatan.

"Jadi logika LSM asing itu (Mighty) dimana? Kita sama-sama berpikir saja tentang logika bisnis," tutur Yoga.

Secara khusus, kata Yoga, DPR mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia yang telah meningkatkan daya saing kelapa sawit nasional di perdagangan global hingga mampu menembus ekspor ke 26 negara tahun ini.

Namun, menurut dia, masih ada yang perlu dicermati mengenai sikap pemerintah yang belum optimal memperjuangkan perubahan kebijakan WTO tentang kelapa sawit bukanlah kategori tumbuhan kehutanan. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya