Pemerintah menargetkan cost recovery bisa turun 1 miliar dolar AS dari sebelumnya sebesar 11,4 miliar dolar AS. Sementara untuk tahun depan, ditargetkan cost recovery sebesar 8 miliar dolar AS.
Karenanya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, meminta agar Menteri ESDM Ignasius Jonan dan wakilnya, Arcandra Tahar mengkaji ulang kebijakan cost recovery untuk dipangkas sebesar 30 persen demi efisiensi anggaran. Sebab jika tidak dibenahi, ia kuatir investasi di sektor migas akan semakin membengkak dan berimbas pada investor asing.
"Banyak anak buahnya Pak Arcandra yang pintar-pintar. Mereka kelas dunia. Yang sudah kontrak bisa direvisi lima persen, kalau yang belum kontrak bisa dipangkas sampai 30 persen," ujarnya di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Selasa, (18/10).
Luhut menegaskan, jangan sampai pemerintah dibodohi dengan skema
cost recovery yang diajukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
"Jadi sekarang orang asing datang dengan membawa teknologinya. Kita melawan dengan kompetensi yang kita punya. Kita ingin
cost recovery diturunkan," tegasnya.
Strateginya, jelas dia, dengan memangkas ongkos yang tidak diperlukan. Luhut menceritakan, dirinya pernah menghadiri acara di New York tahun 2005 silam, menggunakan private jet. Belakangan diketahuinya fasilitas itu bagian dari skema
cost revocery.
Maka dari itu, ia menekankan pentingnya
inapproriated payment supaya
cost recovery tidak terlalu membebani negara.
"Kita ingin tahun depan, lebih rendah dari 10,4 miliar dolar AS. Saya optimis Jonan dan Arcandra bisa buat lebih bagus," pungkasnya.
[wid]
