Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Nop Goliat, Dekai, Kabupaten Yakuhimo, Provinsi Papua sudah rampung. Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dijadwalkan meresmikan Bandar Udara Nop Goliat ini, besok (Selasa, 18/10).
Hal itu sebagaimana diutarakan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Bambang S. Ervan di Jakarta, Senin (17/10).
Menurutnya, bandara ini nantinya dijadikan pusat distribusi logistik untuk wilayah pengunungan tengah Provinsi Papua, yang sebelumnya dipusatkan melalui Bandara Wamena. Pendistribusian selanjutnya dilakukan melalui transportasi sungai dan darat ke masing-masing daerah tujuan.
Bandar Udara Nop Goliat dibangun di atas lahan seluas 230 Ha. Kata Bambang, pembangunan telah dimulai tahun 2004 hingga tahun 2010 dengan menggunakan anggaran sebesar 321 milyar. Bandara tersebut memiliki panjang landas pacu/runway 1.950 m x 30 m, yang dilengkapi dengan 2 exit taxiway dengan ukuran 75 m x 23 m dan luas apron 320 m x 60 m.
"Pada sisi darat, Bandar Udara Nop Goliat juga dilengkapi gedung terminal seluas 1.906 m² berkapasitas 300 penumpang, sejumlah peralatan dan fasilitas penunjang lainnya,†jelas Bambang.
Pesawat jenis ATR 72, kata dia lagi, sudah mendarat di Bandara Nop Goliat. Selanjutnya akan terus dilakukan pengembangan agar bandara mampu didarati pesawat berbadan lebar jenis Boeing 737.
Sampai saat ini, jumlah penerbangan dari dan ke Bandar Udara Nop Goliat setiap harinya mencapai 15 pergerakan, yang terdiri dari penerbangan komersial, perintis dan missionaris serta kargo.
Keberadaan Bandar Udara Nop Goliat diharapkan mampu meningkatkan kelancaran distribusi barang dan mengurangi disparitas harga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ke depannya, diharapkan bandar udara tersebut dapat mendorong pertumbuhan daerah tersebut,†demikian Bambang.
Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat merupakan perwujudan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tertuang dalam agenda NAWA CITA, yakni berkomitmen untuk menghadirkan kembali negara dalam melindungi dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur merupakan program prioritas yang harus dilaksanakan secara konsisten.
[sam]
