Dua Tahun Memimpin, Jokowi Diminta Stop Pencitraan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengimbau Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menghentikan pencitraan. Pasalnya, selama dua tahun menjalankan pemerintahan hanya sedikit hasil yang dirasakan masyarakat.

"Presiden harus berhenti pencitraan, dua tahun ini hasilnya cuma sedikit yang dirasakan masyarakat. Karena kita ini people centered development bukan membangun beton," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta (Senin, 17/10).

Menurutnya, apa yang menjadi cita-cita memenuhi janji kampanye Pilpres 2014, pemerintahan Jokowi-JK dalam semua bidang masih jauh dari kenyataan. Di sisi ekonomi, sebagian masyarakat merasakan kalau ekonomi semakin sulit, harga naik, daya beli masyarakat rendah, dan kesulitan lapangan kerja.

"Di bidang politik, dua tahun ini masih didominasi keinginan untuk melakukan satu penguasaan terhadap kelompok atau partai politik," jelas Fadli.

Dia menilai, kondisi tersebut membuat kehidupan politik Indonesia kurang sehat karena ada beberapa parpol dipecah belah lantaran intervensi pemerintah. Kondisi itu menyebabkan kehidupan demokrasi Indonesia masih diwarnai demokrasi diintervensi keinginan kekuasaan.

Di bidang hukum, secara singkat terlihat bahwa hukum di Indonesia semakin tidak jelas karena tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Selain itu, diskriminasi hukum terjadi di mana-mana. Seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyampaikan ada indikasi kerugian negara namun tidak diusut melainkan petty corruption atau korupsi kecil yang dikejar.

Fadli memastikan bahwa, dalam memimpin, Jokowi terlalu power oriented sehingga bukan bekerja sesuai yang diharapkan menjadi realitas. Dia mencontohkan sejauhmana janji Jokowi ingin mendirikan 50 ribu Puskesmas dalam lima tahun, kemudian janji membeli kembali Indosat.

"Presiden harus fokus pada hasil kerja sehingga tagline kerja nyata yang selalu dikatakan presiden. Bukan hanya slogan saja," tegas politisi Partai Gerindra itu. [wah]