Nih, Kekurangan Pengembangan Sektor Transportasi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapre­siasi dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah dinilai telah menjalankan berbagai program kerja, terutama di sektor perhubungan.

Meski demikian, Kadin me­nilai, dalam implementasinya masih ada kekurangan, yakni perlakuan setara terhadap in­dustri transportasi nasional dirasakan masih minim. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengatakan, saat ini dunia transportasi nasional bergerak dinamis, seiring kebutuhan mobilitas orang dan barang yang kian tinggi.

Ini berpengaruh pada se­makin dinamisnya sektor trans­portasi nasional, seingga perlu diimbangi kebijakan yang da­pat mendorong perkembangan transportasi nasional secara berkelanjutan, untuk bersiap menghadapi persaingan di era pasar bebas.

Transportasi, ujarnya, kunci memenangkan persaingan be­bas. Sejumlah kebijakan pemerintah pun perlu diapresiasi dan didukung penuh, seperti komitmen membangun se­jumlah jalan tol, rel, kereta api, bandara dan pelabuhan yang dilakukan secara masif beberapa waktu terakhir.

"Namun, ada beberapa ke­bijakan yang harus ditinjau ulang," ungkap Carmelita, di se­la-sela Focus Group Discussion (FGD) Bidang Perhubungan di Menara Kadin.

Menurutnya, baik transpor­tasi darat, laut hingga udara memiliki catatan-catatan khusus yang perlu dibenahi, agar setiap sektor itu menjadi lebih efisien. Dengan dibangunnyasejumlah infrastruktur oleh pemerintah diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan konektivitas dan kelancaran ditribusi barang.

"Pembangunan, penambahan dan pelebaran jaringan trans­portasi serta perbaikan rel dan jalan dari dan menuju bandara, ke pelabuhan itu sangat pent­ing. Tidak jarang pelabuhan dibangun cukup bagus, tapi belum diiringi akses jalan raya yang memadai. Atau ketika bandara dibangun cukup baik, tapi belum terintegrasi dengan rel kereta," contohnya.

Selain pengembangan in­frastruktur transportasi, Kadin juga menyoroti kebijakan pe­merintah yang menerapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai memberatkan industri trans­portasi nasional.

"Kami mengerti, itu memang harus naik, namun diharapkan jangan terlalu naik. Kan sehar­usnya perlu dilihat kenaikan­nya untuk apa? Nanti perbaikan pelayanannya seperti apa," katanya.

Menurut Carmelita, pihaknya tengah merumuskan rekomen­dasi dari dunia usaha untuk diberikan kepada pemerintah dalam waktu dekat. ***