Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapreÂsiasi dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah dinilai telah menjalankan berbagai program kerja, terutama di sektor perhubungan.
Meski demikian, Kadin meÂnilai, dalam implementasinya masih ada kekurangan, yakni perlakuan setara terhadap inÂdustri transportasi nasional dirasakan masih minim. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengatakan, saat ini dunia transportasi nasional bergerak dinamis, seiring kebutuhan mobilitas orang dan barang yang kian tinggi.
Ini berpengaruh pada seÂmakin dinamisnya sektor transÂportasi nasional, seingga perlu diimbangi kebijakan yang daÂpat mendorong perkembangan transportasi nasional secara berkelanjutan, untuk bersiap menghadapi persaingan di era pasar bebas.
Transportasi, ujarnya, kunci memenangkan persaingan beÂbas. Sejumlah kebijakan pemerintah pun perlu diapresiasi dan didukung penuh, seperti komitmen membangun seÂjumlah jalan tol, rel, kereta api, bandara dan pelabuhan yang dilakukan secara masif beberapa waktu terakhir.
"Namun, ada beberapa keÂbijakan yang harus ditinjau ulang," ungkap Carmelita, di seÂla-sela
Focus Group Discussion (FGD) Bidang Perhubungan di Menara Kadin.
Menurutnya, baik transporÂtasi darat, laut hingga udara memiliki catatan-catatan khusus yang perlu dibenahi, agar setiap sektor itu menjadi lebih efisien. Dengan dibangunnyasejumlah infrastruktur oleh pemerintah diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan konektivitas dan kelancaran ditribusi barang.
"Pembangunan, penambahan dan pelebaran jaringan transÂportasi serta perbaikan rel dan jalan dari dan menuju bandara, ke pelabuhan itu sangat pentÂing. Tidak jarang pelabuhan dibangun cukup bagus, tapi belum diiringi akses jalan raya yang memadai. Atau ketika bandara dibangun cukup baik, tapi belum terintegrasi dengan rel kereta," contohnya.
Selain pengembangan inÂfrastruktur transportasi, Kadin juga menyoroti kebijakan peÂmerintah yang menerapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai memberatkan industri transÂportasi nasional.
"Kami mengerti, itu memang harus naik, namun diharapkan jangan terlalu naik. Kan seharÂusnya perlu dilihat kenaikanÂnya untuk apa? Nanti perbaikan pelayanannya seperti apa," katanya.
Menurut Carmelita, pihaknya tengah merumuskan rekomenÂdasi dari dunia usaha untuk diberikan kepada pemerintah dalam waktu dekat. ***
