Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bakal memberantas praktik pungutan liar hingga ke akarnya. Bahkan pungli yang hanya sebesar Rp 10 ribu juga akan ditangani langsung.
"Bukan hanya Rp 500 ribu atau satu juga, urusan Rp 10 ribu pun akan saya urus," katanya dalam acara penyerahan 3.515 sertifikat tanah program strategis 2016, di Surakarta, Minggu (16/10).
Hal tersebut dia ungkapkan menanggapi beberapa kritikan terhadap pengungkapan pungli di Kementerian Perhubungan yang nilainya kecil untuk ditangani langsung oleh presiden.
"Bukan urusan uangnya. Banyak yang sampaikan ke saya, pak presiden kemarin di Kementerian Perhubungan hanya ada uang berapa juta saja diurus. Bukan hanya urusan kecil sepeti itu, yang lebih kecil pun akan saya urus," beber Jokowi.
Menurut Jokowi, yang kecil-kecil ini justru sangat menjengkelkan dan meresahkan sehingga harus dibangun budaya yang baik dan cepat.
"Memang kecil. Tapi kalau dari Sabang sampai Merauke, ada di kantor instansi, pelabuhan dan jalan raya, kalau dihitung bisa puluhan triliun (rupiah)," ungkapnya.
Dia menegaskan akan mengurus, mengontrol, dan mengawasi pelayanan masyarakat agar berjalan baik dan terbebas dari pungli walaupun nilai kecil sekalipun.
"Kalau urusan yang gede, yang miliar, yang triliun itu urusan KPK, tapi yg urusan kecil-kecil biar urusan saya. Urusan Rp10.000 nggak apa-apa," kata Jokowi.
Jokowi ingin memastikan Indonesia akan terbebas dari pungli, baik untuk urusan sertifikat tanah, SIM, KTP, ijin-ijin lain. Juga ditujukan agar masyarakat Indonesia tenang dan pelayanan di semua instansi pemerintah berjalan baik serta berproses cepat.
"Jangan sampai ada pungli. Kalau bayar tidak apa-apa tapi resmi. Kalau bayar Rp 50 ribu ya harus bayar tapi jangan harusnya gratis dipungut, hati hati," tegasnya seperti dikutip
Antara. [wah]
