Berita

Gedung KPK/net

Hukum

Kasus Fasilitas Jet Pribadi Untuk Pejabat Pemko Medan Sudah Di Tangan KPK

JUMAT, 14 OKTOBER 2016 | 05:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dugaan gratifikasi yang muncul setelah tersebarnya foto-foto pejabat Pemerintah Kota Medan menggunakan pesawat jet pribadi, akhirnya resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengaduan ini disampaikan masyarakat yang menamakan diri Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gerbraksu) yang dikoordinir oleh Saharuddin. Mereka bertandang ke Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin (Kamis, 13/10).

Dalam keterangannya, Saharuddin menyatakan pengaduan ini mereka sampaikan agar KPK memiliki dasar untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan gratifikasi terkait perjalanan di dalam foto tersebut. Apalagi di dalam foto tersebut, pejabat Pemko Medan yang diduga Walikota Medan, Dzulmi Eldin, terlihat sedang bersama seseorang yang mereka duga merupakan petinggi dari perusahaan Podomoro.


"Kami ingin ada penyelidikan mengenai hal tersebut agar jelas kepada masyarakat. Yang bisa membuktikan ada gratifikasi atau tidak itu tentu nanti proses hukum," kata Saharuddin, dikutip dari MedanBagus.Com

Dalam pengaduan tersebut mereka melampirkan foto-foto yang memperlihatkan para pejabat Pemko Medan tersebut sedang berada di dalam pesawat jet pribadi.

Mereka juga melengkapinya dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya seputar perjalanan tersebut yang berhasil mereka kumpulkan, termasuk kronologis perjalanan dan dugaan adanya kebijakan-kebijakan Pemko Medan yang diduga berkaitan dengan perjalanan tersebut.

Dokumen-dokumen tersebut menambah informasi dari laporan pengaduan yang mereka sampaikan pada pertengahan Mei 2016 lalu tentang dugaan gratifikasi seputar pemberian izin pembangunan proyek Podomoro Deli City, di Jalan Putri Hijau, Medan.

"Semuanya sudah kami serahkan ke KPK dan kami berharap agar penyidik segera melakukan penyelidikan," ujarnya.

Pengaduan dari Gerbraksu ini terdaftar dengan nomor informasi 86507 dan diterima oleh petugas penerima laporan pengaduan masyarakat KPK. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Gugurnya Prajurit Jadi Panggilan Indonesia Tak Lagi Jadi Pemain Cadangan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:20

Aktivis KontraS Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus di RSCM

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:19

Trump Ngotot akan Tetap Hancurkan Listrik dan Semua Pabrik di Iran

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:17

KPK Kembangkan Kasus Suap Importasi

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:09

Pertamina Bantah Kabar Harga Pertamax Tembus Rp17 Ribu per Liter

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:02

Siang Ini Jakarta Diprediksi Kembali Hujan Ringan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:00

Tiga Prajurit RI Gugur di Lebanon, Menlu Desak DK PBB Rapat Darurat

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:45

Transparansi Terancam: 37 Ribu Pejabat Belum Serahkan LHKPN

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:40

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Dilimpahkan ke Puspom TNI

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:27

Gibran Didorong Segera Berkantor di IKN Agar Tak Mubazir

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya