Berita

Gedung KPK/net

Hukum

Kasus Fasilitas Jet Pribadi Untuk Pejabat Pemko Medan Sudah Di Tangan KPK

JUMAT, 14 OKTOBER 2016 | 05:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dugaan gratifikasi yang muncul setelah tersebarnya foto-foto pejabat Pemerintah Kota Medan menggunakan pesawat jet pribadi, akhirnya resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengaduan ini disampaikan masyarakat yang menamakan diri Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gerbraksu) yang dikoordinir oleh Saharuddin. Mereka bertandang ke Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin (Kamis, 13/10).

Dalam keterangannya, Saharuddin menyatakan pengaduan ini mereka sampaikan agar KPK memiliki dasar untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan gratifikasi terkait perjalanan di dalam foto tersebut. Apalagi di dalam foto tersebut, pejabat Pemko Medan yang diduga Walikota Medan, Dzulmi Eldin, terlihat sedang bersama seseorang yang mereka duga merupakan petinggi dari perusahaan Podomoro.


"Kami ingin ada penyelidikan mengenai hal tersebut agar jelas kepada masyarakat. Yang bisa membuktikan ada gratifikasi atau tidak itu tentu nanti proses hukum," kata Saharuddin, dikutip dari MedanBagus.Com

Dalam pengaduan tersebut mereka melampirkan foto-foto yang memperlihatkan para pejabat Pemko Medan tersebut sedang berada di dalam pesawat jet pribadi.

Mereka juga melengkapinya dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya seputar perjalanan tersebut yang berhasil mereka kumpulkan, termasuk kronologis perjalanan dan dugaan adanya kebijakan-kebijakan Pemko Medan yang diduga berkaitan dengan perjalanan tersebut.

Dokumen-dokumen tersebut menambah informasi dari laporan pengaduan yang mereka sampaikan pada pertengahan Mei 2016 lalu tentang dugaan gratifikasi seputar pemberian izin pembangunan proyek Podomoro Deli City, di Jalan Putri Hijau, Medan.

"Semuanya sudah kami serahkan ke KPK dan kami berharap agar penyidik segera melakukan penyelidikan," ujarnya.

Pengaduan dari Gerbraksu ini terdaftar dengan nomor informasi 86507 dan diterima oleh petugas penerima laporan pengaduan masyarakat KPK. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya