Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang menginisiasi berdirinya madrasah anti korupsi. Diharapkan, madrasah tersebut mampu menyegarkan pihak-pihak yang selama ini berkecimpung menangani kejahatan korupsi namun menjadi tumpul karena terlalu sering menangani korupsi.
Menurut Hidayat, bagaimanapun, pihak yang berwenang dalam penindakan korupsi harus selalu dipantau. Jangan sampai keberadaan hukum malah dijadikan payung oleh para koruptor. Karena indikasi kejadian seperti itu semakin banyak.
Pernyataan itu disampaikannya saat menerima kunjungan delegasi PP Pemuda Muhammadiyah di ruang kerja pimpinan MPR, komplek parlemen, Jakarta (Kamis, 13/10).
Delegasi PP Pemuda Muhammadiyah dipimpin Bendahara Umum Abdul Rahman Syahputra Batubara. Kedatangan mereka bertemu wakil ketua MPR untuk mengundang Hidayat dalam acara Pra Tanwir Pemuda Muhammadiyah yang akan digelar akhir November. Hidayat kemudian memberikan sejumlah contoh ketidakmampuan aparat mengungkap para pelanggar hukum. Antara lain, kasus BLBI, dugaan penerimaan kompensasi reklamasi sebesar Rp 1,7 tiliun, hingga kasus pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras.
"Hukum juga perlu dikawal agar mereka senantiasa mampu menciptakan keadilan. Bukan malah lesu karena terlalu banyak menangani kejahatan termasuk korupsi," kata Hidayat.
Pada kesempatan itu, Hidayat menyampaikan kesediaannya untuk hadir dan menjadi pembicara dalam acara pra tanwir. Dia juga setuju untuk membahas tema etika dan komunikasi kepemimpinan nasional.
"Tema itu menarik dan sesuai dengan era kekinian. Sewajarnya semua pemimpin memiliki etika seperti yang ditunjukkan para pemimpin masa lalu. Mereka berdiskusi dan berdebat tapi tetap dalam koridor bahasa yang santun. Tidak kasar, apalagi sampai mengeluarkan isi kebun binatang," jelas Hidayat.
[zul]
