. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin KH. Ma'ruf Amin menerima permintaan maaf Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait penistaan agama yang dilakukan orang nomor satu di ibukota itu.
Namun, kata Kiai Ma'ruf, proses hukum terhadap bakal calon gubernur Jakarta itu tetap harus diproses sesuai aturan yang berlaku.
"Kita hanya mengeluarkan pendapat, MUI sudah menyerahkan (kasus ini) kepada Kepolisian," kata Kiai Ma'ruf, Kamis (12/10), seperti dikabarkan RMOL Jakarta.
Kiai Ma'ruf mengimbau masyarakat tidak main hakim sendiri terkait kasus penistaan agama. Mengingat kasus tersebut telah ditangani pihak berwajib.
"Masyarakat agar tidak mengerahkan massa. Kalau pun masih mau mengerahkan massa, harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak anarkis," demikian Kiai Ma'ruf.
Diketahui, MUI menyatakan Ahok telah menghina agama dan memiliki konsekuensi hukum. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas.
MUI merekomendasikan agar aparat penegak hukum menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Alquran dan ajaran agama Islam. Termasuk juga penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, MUI juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
Ahok diduga telah menistakan agama dengan mengutip QS Al Maidah Ayat 51 saat berdiskusi dengan warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. "… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.." kata Ahok saat itu.
[rus]
