Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mampu menjaga inflasi sehingga terkendali dengan baik.
"Bu Menkeu juga mampu berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan pengendalian daerah supaya inflasi terkendali," kata Misbakhun melalui siaran pers, Kamis (13/10).
Selain inflasi, Misbakhun juga memberikan pujian terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi 5,04 persen, nilai tukar rupiah yang mulai menguat, dan bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang stabil pada semester pertama tahun 2016.
Misbakhun juga mengapresiasi konsistensi Menkeu Sri untuk menjaga belanja infrastruktur di kementerian dan lembaga tetap dalam realisasi yang terus meningkat di tahun 2016 lebih baik dari tahun 2015.
"Ini menunjukkan bahwa Bu Menkeu ingin menjaga amanat Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur sebagai prioritas pembangunan sebagaimana yang menjadi program Nawacita,†kata Misbakhun.
Kendati demikian, Misbakhun mengingatkan Sri Mulyani agar mengkoordinasikan dengan Bank Indonesia di sisa waktu yang ada melalui fungsi koordinasi untuk menjaga laju inflasi agar terjaga dengan baik.
"Jangan sampai nanti di kemudian hari hingga akhir tahun ada situasi-situasi yang membuat inflasi jadi tidak terkendali," ujarnya mewanti-wanti.
Misbakhun juga meminta Menkeu supaya memperhatikan animo belanja masyarakat jelang Hari Natal pada November-Desember mendatang. Terkait rupiah, Misbakhun juga meminta tolong Menkeu karena berkaitan dengan dana tax amnesty (TA) yang begitu besar.
"Ini juga harus dilakukan koordinasi dengan pihak otoritas moneter. Pembayaran-pembayaran dari TA kemarin itu membuat sektor privat cukup dipegang oleh pemerintah, walaupun dalam situasi yang sulit, tapi pemerintah tetap memegang likuiditas yang sangat besar," terangnya.
Ia juga menyoroti soal good governance yang selama ini digadang-gadangkan Menkeu Sri. Pada faktanya, ia menilai governance menjadi abai, dan kemudian menghabiskan sisa belanja supaya di tahun depannya tidak terpotong.
"Realisasi belanja ini kalau saya melihat, yang pemerintah perlu berhati-hati adalah mengenai serapan yang sampai saat ini, kalau KL 55,8 persen, belanja non KL 62,9 persen, sementara tinggal tiga bulan setengah lagi, maka jangan sampai kemudian terjadi kejar-kejaran di akhir tahun untuk mengatasi sisa belanja yang ada," urainya.
[wid]
