Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara jangan sampai mengabaikan azas keadilan.
Revisi terhadap peraturan turunan dari UU Minerba itu disampaikan Kementerian ESDM yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. Ditengarai revisi itu untuk mengakomodir kepentingan Freeport dan Newmont.
Dua perusahaan besar asal negeri Paman Sam tersebut diketahui izin ekspor konsentratnya akan berakhir pada akhir Januari 2017.
"Saat ini memang ada penolakan dari asosiasi smelter, anehnya asosiasi smelter tersebut dipimpin oleh Sukhyar, mantan dirjen Minerba yang tidak memiliki perusahaan smelter. Bahkan ketua hariannya Vince Gohan juga tidak memiliki Smelter," beber Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra, Andre Rosiade, Kamis (13/10).
Andre menduga asosiasi smelter yang menolak revisi membawa misi tertentu dan mewakili investor yang mayoritas adalah pengusaha asing dan bukan pengusaha nasional.
Dalam catatan dia, saat ini dari tujuh izin smelter bauksit hanya smelter Antam dan Well Harvest Winning (WHW) yang sudah beroperasi. Selebihnya justru tidak memiliki dana yang cukup untuk meneruskan pembangunan.
Diakuinya emang kebijakan relaksasi ekspor bauksit dan nikel ini akan membantu pemilik tambang yang ingin membangun smelter, tapi terhenti akibat kehabisan dana.
"Kebijakan relaksasi ekspor juga membantu penyerapan puluhan ribu tenaga kerja dan membantu ekonomi daerah yang mengantungkan ekonominya dari tambang, mengingat banyak daerah yang mati setelah ekspor mineral ditutup," sambungnya.
Selain itu, membantu pemerintah pusat mendapatkan devisa hingga Rp 40 triliun dan dari pajak serta pemasukan lainnya karena multiplier efek ekonomi yang ditimbulkan.
Karena itu, revisi PP 77 sudah seharusnya diperuntukkan bagi Antam sebagai BUMN dan perusahaan swasta nasional untuk melakukan ekspor mineral. Bukan sebaliknya, tegas Andre, relaksasi diperuntukkan bagi Freeport dan Newmont.
"Saya curiga Pak Luhut sebagai Plt mendapatkan informasi yang keliru dari staf khususnya yang menyarankan untuk tidak membuka keran ekspor mineral untuk Antam dan Swasta Nasional. Ini kan sama saja memberikan keuntungan atau karpet merah bagi Freeport dan Newmont, sementara Antam sebagai BUMN dianaktirikan," terang dia.
Andre mendukung rencana revisi PP 77, dengan catatan tetap mengedepankan kepentingan nasional dan berlandaskan azas keadilan. Ia yakin sebagai prajurit Sapta Marga, Menteri Luhut tetap memperjuangkan kepentingan nasional, bukan sebaliknya membela asing.
[wid]
