Berita

Foto: HIPMI

Bisnis

Basuki Ingatkan Lagi BUMN Tidak Garap Proyek Di Bawah Rp 50 Miliar

KAMIS, 13 OKTOBER 2016 | 05:35 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, kembali mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengusaha besar tidak menggarap proyek pemerintah bernilai di bawah Rp 50 miliar.

Hal tersebut diutarakan Basuki di depan 110 peserta Diklatnas-Lemhanas BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Lemhanas, Jakarta (Rabu, 12/10).

Saya kembali tegaskan, proyek pemerintah di bawah Rp 50 miliar dilarang digarap oleh BUMN atau pengusaha besar,” ujar Basuki, yang disambut positif para pengusaha muda dari berbagai daerah.


Bahkan, Basuki berpesan agar para pengusaha muda berani melapor kepada dirinya bila masih menemukan BUMN atau pengusaha besar yang menggarap proyek tersebut.

"Laporkan ke saya kalau masih ada BUMN atau pengusaha besar yang masuk dalam proyek pemerintah di bawah Rp 50 miliar," ujar Basuki.

Basuki mengatakan, proyek di bawah Rp 50 miliar diprioritaskan digarap oleh pengusaha kecil lokal atau daerah. Sebelumnya, Hipmi mengeluhkan masih banyaknya pengusaha besar dan BUMN yang menggarap proyek konstruksi di bawah Rp 50 miliar. Akibatnya, pengusaha daerah hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN sendiri telah menyepakati pengaturan hal ini. Kebijakan diambil dalam upaya memberdayakan pengusaha kecil dan menengah di berbagai daerah. Selain itu, dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah.

Pemerintah membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur sebesar Rp 5.500 triliun. Namun, pemerintah meminta peran aktif sektor swasta dalam pembangunan tersebut sebab pemerintah hanya sanggup menyediakan 20 persen, termasuk dari BUMN.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Diklatnas HIPMI, Heru Cokro, menyambut baik keputusan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang melarang pengusaha besar dan BUMN menggarap proyek di bawah Rp 50 miliar.

"Kami sangat setuju dan menyambut baik kebijakan yang digagas oleh Pak Menteri. Beliau sangat menaruh perhatian terhadap pengusaha kecil dan menengah yang ingin membangun infrastruktur di daerahnya namun belum mendapat kesempatan," ungkap Heru. [ald] 

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Gugurnya Prajurit Jadi Panggilan Indonesia Tak Lagi Jadi Pemain Cadangan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:20

Aktivis KontraS Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus di RSCM

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:19

Trump Ngotot akan Tetap Hancurkan Listrik dan Semua Pabrik di Iran

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:17

KPK Kembangkan Kasus Suap Importasi

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:09

Pertamina Bantah Kabar Harga Pertamax Tembus Rp17 Ribu per Liter

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:02

Siang Ini Jakarta Diprediksi Kembali Hujan Ringan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:00

Tiga Prajurit RI Gugur di Lebanon, Menlu Desak DK PBB Rapat Darurat

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:45

Transparansi Terancam: 37 Ribu Pejabat Belum Serahkan LHKPN

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:40

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Dilimpahkan ke Puspom TNI

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:27

Gibran Didorong Segera Berkantor di IKN Agar Tak Mubazir

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya