Kinerja efisiensi dan efektivitas pergerakan logistik Indonesia dua tahun terakhir merosot tajam. Hasil Indeks Logistik Global atau Logistics Performance Index (LPI) 2016 yang dirilis Bank Dunia menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 160 negara yang dipantau, dengan skor 2,98.
"Sangat menyedihkan, dua tahun terakhir Indeks Logistik Global kita merosot 10 peringkat. Padahal alokasi anggaran untuk infrastruktur sudah kita dukung untuk ditingkatkan dengan sangat besar. Pemerintah harus bekerja lebih baik karena ini akan berkaitan dengan harga-harga barang untuk rakyat," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/10).
Dia menjelaskan, LPI merupakan indeks yang penting untuk mengukur dan menentukan kinerja efisiensi dan efektivitas pergerakan logistik yang memiliki hubungan dengan pelayanan pengiriman logistik (supply chain) dan ekspor suatu negara. Indeks ini dibangun berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada 1.051 orang profesional dalam industri logistik negara-negara di wilayah operasinya.
Baik capaian skor maupun peringkat, LPI Indonesia menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2014 saat skor Indonesia mencapai 3,08 dan berada di peringkat ke-53. Sementara itu, di ASEAN, untuk tahun 2016 Indonesia berada di posisi ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand tetapi dengan jarak skor yang cukup jauh.
"Artinya selama dua tahun ini tingkat efisiensi dan efektivitas logistik terutama pergerakan barang di Indonesia pada Pemerintahan Jokowi-JK mengalami penurunan. Mestinya pemerintahan sekarang mengambil langkah serius terkait hal ini. Pemerintah telah berbicara besar terkait masalah logistik ini dan menjadikannya prioritas. Tetapi faktanya kinerjanya memburuk," tegas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Laporan Bank Dunia tersebut memberikan enam ukuran dan parameter penilaian komponen LPI, yang terdiri dari efisiensi pengurusan bea dan cukai, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan mengatur pengiriman barang internasional dengan harga kompetitif, kompetensi dan kualitas pelayanan logistik, kemampuan pelacakan dan penelusuran barang, dan ketepatan waktu pengiriman barang atau jasa.
"Kalau kita dekomposisi, telah terjadi penurunan di empat komponen LPI Indonesia yaitu pelayanan di bea dan cukai, infrastruktur, logistik, dan ketepatan waktu. Padahal alokasi anggaran untuk infrastruktur sudah kita dukung dengan sangat besar. Tercatat bahwa alokasi Anggaran infrakstruktur di APBN pada tahun 2014 sebesar Rp 206,7 triliun dan pada tahun 2016 mencapai Rp 290,3 triliun," urai Ecky.
Menurut Ecky, harus diakui juga telah terjadi penurunan LPI di beberapa negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Namun jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand secara berturut-turut berada di peringkat 5, 32, dan 45, sedangkan Indonesia berada di peringkat 63. Indonesia memiliki nilai 2,98 jika dibandingkan dengan Singapura 4,14, Malaysia 3,43, dan Thailand 3,26.
"Maka dapat dilihat bagaimana lemahnya posisi dan daya saing logistik Indonesia di antara tiga negara dalam satu wilayah ASEAN. Pemerintah perlu memiliki kebijakan dan roadmap yang jelas dalam membangun basis industri dan produksi kuat yang salah satunya disokong oleh supply chain yang efektif dan efisien. Hal ini sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negari ataupun ekspansi produksi berupa ekspor yang berdaya saing ke luar negara," terang Ecky.
Ecky sebelumnya juga mempertanyakan penurunan Indeks Daya Saing Global Indonesia. Dalam Laporan Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Report) 2016-2017 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (WEF), daya saing Indonesia merosot dari peringkat ke-37 tahun lalu menjadi peringkat ke-41 tahun 2016 dari 138 negara.
Tahun sebelumnya peringkat daya saing ekonomi Indonesia dalam Global Competitiveness Report 2015-2016 juga turun dari peringkat ke 34 menjadi peringkat 37 dari 140 negara.
[ald]
