Berita

Arwani Tomafi/Net

Arwani Thomafi: Elit Harus Beri Tauladan Politik

RABU, 12 OKTOBER 2016 | 12:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Tomafi menilai perbedaan demokrasi politik pada masa orde baru dan sekarang ini sangat tajam. Masa orba, demokrasi politik seolah-olah sudah diatur. Tapi kalau era sekarang, rakyat bisa memilih pemimpinnya sendiri, dan bebas mengeluarkan berpendapat.

"Rakyat bebas memilih pemimpin yang dianggap mampu melaksanakan tugas untuk mensejahterakan," kata Arwani pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (12/10).

Meski demikian, Arwani mengakui demokrasi politik saat ini juga ada minusnya. Seperti, biaya politik menjadi tinggi, baik yang dikeluarkan rakyat maupun partai politik.


"Pemilihan Presiden pada masa orde baru, cukup dimusyawarahkan di MPR. Sekarang, calon Presiden harus turun ke berbagai daerah untuk menemui rakyat. Menjadi biaya politik yang tinggi bagi calon Presiden dan tim suksesnya," paparnya.

Kendala yang dihadapi bukan hanya itu saja, namun seperti yang dikatakan oleh Arwani, demokrasi saat ini juga dibayangi oleh potensi konflik sosial. Meski demikian, Arwani mengganggap semua yang terjadi itu adalah sebuah proses menuju demokrasi yang mencerdaskan.

Dalam kesempatan itu, Arwani mengharap agar partai politik memperluas cakupan segmennya. Diharapkan partai politik terjun ke lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus. Diakui bahwa kesadaran anak-anak muda dalam dunia politik meningkat. Dikatakan partainya sering disambangi oleh para mahasiswa dan pemuda. Kehadiran anak-anak muda itu menurutnya harus dimaksimalkan oleh partai politik untuk menjadikan mereka sebagai kader-kader partai.

Bagi Arwani kualitas pemilu bisa diukur dari kehadiran pemilih ke TPS. "Semakin banyak pemilih datang ke TPS berarti pemilu semakin meningkat mutunya," ujarnya. Selama ini Pemilu dianggap bukan kewajiban sehingga bisa membuat tingkat partisipasi rendah. "Hak memilih di Indonesia masih dikembalikan kepada kemauan warganya," paparnya.

Dipaparkan oleh Arwani bahwa sekarang di masyarakat ngetrend dengan adanya media sosial. Dengan media sosial itu menurutnya merupakan tantangan dan peluang untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan.

Ditegaskan oleh Arwani bahwa kita harus menghormati hak orang lain. "Kita tak boleh merampas hak orang lain," paparnya. Ini penting sebab untuk melaksanakan pemilu perlu kondusifitas dan keamanaan serta kedamaian. "Pemilu sebagai pesta rakyat harus menarik bukan menakutkan," tegasnya

Untuk itu penting dilakukan, menurut Arwani, pemimpin harus memberi tauladan yang baik, dalam ucapan maupun tindakan. "Pemimpin harus menyampaikan sesuatu yang positif, " tukasnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya