. Sebanyak 12 organisasi mahasiswa-Cipayung Plus menggelar jumpa pers "menuju dua tahun pemerintahan Jokowi-JK" di Jakarta, Selasa (11/10).
Ke-12 organisasi tersebut adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHUDHI), Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (PP HIMMAH), Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND), dan Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII).
Ketua Umum PP HIMMAH Aminullah Siagian mengatakan kemerdekaan Indonesia telah berumur 71 tahun dan sudah silih berganti rezim penguasa. Tapi, sampai detik ini rakyat belum merasakan seutuhnya kemerdekaan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Disebut Aminullah, ekspektasi rakyat Indonesia sangat besar pasca kemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Dengan menggaungkan Revolusi Mental, Nawa Cita dan blusukan pemerintah dengan mudah meraih simpati rakyat. Rakyat yang sudah jenuh dengan rezim kapitalistik dan korup seakan mendapat angin segar dari Jokowi-JK. Terlebih rezim ini juga dikenal gemar mengkampanyekan diri sebagai pemimpin yang merakyat dan pro rakyat. Komplet sudah harapan rakyat bahwa bangsa ini akan mencapai kondisi adil, makmur, dan berdaulat sesuai dengan cita-cita founding fathers.
"Kini setelah dua tahun berjalannya pemerintahan Jokowi-JK, patutlah rakyat mengevaluasi apakah sejauh ini pemerintahan ini sudah berjalan sesuai prinsip
good governance dan komitmen dengan janji-janji saat kampanye?" ujar Aminullah.
Jika mau digolongkan, evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi-JK bisa dibagi menjadi beberapa
grand issue dan turunannya, sebagai berikut:
Pertama, pembangunan nasional. (a) pembangunan kereta cepat yang menyalahi prosedural dan jalan di tempat. (b) proyek infrastruktur strategis dibiayai dengan utang dan dikerjakan oleh pekerja asing. (c) penyerapan tenaga kerja lokal sangat rendah dalam proyek-proyek strategis. (d) pembangunan infrastruktur yang tidak merata antar daerah.
Kedua, kedaulatan pangan dan perdagangan internasional. (a) hampir semua pangan masih impor. (b) kedaulatan pangan sulit terwujud karena masih banyaknya para mafia dan spekulan. (c) mahalnya harga pupuk dan bibit sehingga semakin mempersulit petani.
Ketiga, BUMN dan keuangan negara. (a) PMN BUMN yang kurang tepat sasaran. (b) pimpinan BUMN yang dijadikan komoditas.
Ungkap Aminullah, keresahan terhadap kondisi bangsa di atas mendorong mahasiswa Indonesia yang terdiri dari 12 organisasi mahasiswa ekstra kampus menyatukan tekad bergerak bersama mengingatkan rezim yang sedang berkuasa bahwa negara dalam ambang bahaya dan harus segera diselamatkan.
Untuk mempertajam fakta-fakta di atas mereka berniat melaksanakan Simposim Nasional Mahasiswa Indonensia yang diikuti oleh 500 perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan menghadirkan narasumber dari tokoh-tokoh bangsa dari kalangan akademisi, praktisi, birokrat, dan sebagainya. Agenda ini rencananya dilaksanakan pada 19 Oktober 2016 di Gedung Joang 45, Jakarta.
Hasil dari Simposium Nasional Mahasiswa Indonesia berupa Manifesto Mahasiswa untuk pemerintahan Jokowi-JK akan disampaikan dalam rapat umum "Aliansi Mahasiswa Menggugat" pada 20 Oktober 2016 bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Rapat Umum ini akan dilaksanakan di depan Istana Negara dan diikuti oleh 2 ribu mahasiswa Indonesia. Rapat umum juga dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.
[rus]
