Berita

Politik

Maling Ikan Bikin Nelayan Indonesia Miskin

SELASA, 11 OKTOBER 2016 | 22:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pencurian ikan atau illegal fishing di perairan Indonesia membuat nelayan Indonesia jatuh miskin dan tidak memperoleh tangkapan yang maksimal untuk kebutuhan dan mengembangkan dirinya ke depan.

Selain itu, maling-maling ikan di perairan Indonesia sudah sangat merugikan Negara Indonesia, lantaran sumber penghasilan Negara dari sektor perikanan dan kelautan yang sangat melimpah malah dinikmati oleh para pencuri.
 
Karena itu, upaya pemerintah untuk terus menerus menangkap dan berperang terhadap para maling ikan di perairan Indonesia harus dilakukan hingga ke akar-akarnya.
 

 
Koordinator Bidang Eenergi dan Sarana Prasarana Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru mengatakan, pencurian ikan di laut Indonesia yang selama ini dilakukan secara massif dan sistematis oleh negara-negara tetangga dan juga melalui kaki tangannya di Indonesia, harus diberantas sampai ke akar-akarnya.
 
"Bukan hanya nelayan-nelayan kecil Indonesia yang meradang dan tidak memperoleh penghasilan yang memadai dari tangkapan yang kian minim, membuat nelayan kita miskin dan sulit mengembangkan diri. Di sisi lain, penghasilan Negara kita pun sangat kecil dari sektor perikanan karena ikan-ikan kita dicuri," papar Siswaryudi Heru di Jakarta .
 
Menurut Siswaryudi Heru, era kebangkitan perikanan Indonesia kini harus terwujud. Dengan demikian, nelayan-nelayan Indonesia juga akan lebih sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembangkan Indonesia sebagai poros matirim dunia.
 
Pria yang juga pengurus di Wakil Ketua Komite Tetap (Wakontap) Dewan Pimpinan Pusat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) itu menekankan, semakin besar upaya dan semakin cepat langkah pemberantasan mafia pencurian ikan di Laut Indonesia, maka akan semakin cepat juga upaya perwujudan kesejahteraan nelayan Indonesia, menuju cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
 
"Nelayan-nelayan Indonesia tentu akan mendukung dan bahkan turut memberantas pencuri ikan di laut kita. Karena itu, para nelayan Indonesia juga harus dilindungi dan dijaga," pungkasnya.
 
Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pencurian ikan di lautan Indonesia, kini sudah berkembang menjadi kejahatan trans-nasional. Karena itu, upaya serius untuk memberantas kejahatan itu pun harus dilakukan dengan serius.
 
Presiden menekankan perlunya kerja sama global dalam memberantas pencurian ikan itu. Dengan usaha nyata Indonesia dalam menangani pencurian ikan, mampu menurunkan tingkat eksploitasi perikanan di wilayah perairan Indonesia.
 
"Pencurian ikan di lautan suatu negara merupakan kejahatan trans-nasional yang memiliki dampak luar biasa besar. Dampak tersebut dirasakan tidak hanya terbatas pada industri perikanan saja, namun juga mencakup permasalahan lingkungan," ujar Presiden Jokowi saat membuka Simposium Kejahatan Perikanan Internasional kedua pada Senin, 10 Oktober 2016, di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Yogyakarta.
 
Pada pertemuan yang diikuti perwakilan dari 46 negara itu, Jokowi menjelaskan, laut adalah sumber pendapatan bagi 520 juta penduduk dunia dan sumber pangan bagi 2,6 miliar orang. Praktik illegal fishing telah mengurangi stok ikan dunia sebesar 90,1 persen.
 
Dalam praktiknya, menurut Presiden, kegiatan pencurian ikan juga dapat terkait dengan kejahatan lain seperti penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam. Presiden pun menyebut bahwa kejatan tersebut kini telah berkembang menjadi kejahatan trans-nasional yang serius dan terorganisir.
 
"Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk memerangi kejahatan trans-nasional yang terorganisasi tersebut dengan kolaborasi global," ujarnya.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya