Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Jangan Cuma Infrastruktur, Pemerintah Fokus Juga Dong Berantas Mafia Beras

SENIN, 10 OKTOBER 2016 | 21:15 WIB | LAPORAN:

Kasus mafia beras yang kini marak mengoplos beras subsidi Bulog dinilai telah merugikan masyarakat. Untuk itu, pemerintah diminta serius menangani kasus tersebut.

"Presiden Jokowi harus serius memberantas mafia beras. Jangan dibiarkan mereka, atau Jokowi jangan pura-pura tidak tahu, rakyat sangat dirugikan dengan para mafia ini," kata Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Senin (10/10).

Dia meminta, Presiden tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun justru melupakan persoalan pangan, khususnya mafia beras yang diketahui ikut mengoplos beras subsidi di Cipinang.


"Karena (mafia beras) berkaitan dengan beras subsidi. Kalau hanya memperhatikan infrastruktur, berarti Jokowi hanya peduli kepada investor," katanya

"Jokowi justru malah lupa kepada beras subsidi yang harus dilindungi sebagai makanan rakyatnya sendiri."

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggerebek gudang sindikat mafia beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Kamis (6/10). Ratusan ton beras yang telah dicampur turut disita dalam penggerebekan itu.

Beras oplosan tersebut, dijual ke pasaran sebagai beras premium. Para pelaku jelas telah menyalahgunakan distribusi cadangan beras pemerintah bersubsidi.

Beras tersebut seharusnya diperuntukkan dalam kegiatan Operasi Pasar. Namun, faktanya, beras tersebut dicampur dengan beras lokal untuk dijual kembali.

Sekjen Pakar Pangan Jackson Kumaat mengatakan, Bareskrim Polri harus menuntaskan kasus mafia pengoplosan beras.

"Beras itu buat rakyat miskin, kami mendukung penuh langkah Polri, untuk memberantas mafia beras. Ini beras untuk rakyat miskin, kenapa dijual," ujar Jackson.

Jackson mengatakan, sejak dulu barang-barang subsidi pemerintah selalu disalahgunakan. Sebab itu, kasus ini juga menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama dalam menangani kasus mafia beras ini.

"Permasalahan Bulog kita harus sadari. Dari dulu barang subsidi pemerintah semua bermasalah. Subsidi-subsidi ini banyak disalahgunakan, ini jadi PR bersama," katanya tegas. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya