Penyaluran bantuan sosial (bansos) non tunai dari Program Keluarga Harapan (PKH) akan disesuaikan dengan arahan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas (ratas) pada 26 April lalu tentang keuangan inklusif.
"Arahan Presiden bahwa setiap bansos dan subsidi agar disalurkan non tunai menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan mengontrol, memantau, serta memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, serta tepat jumlah," Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, saat penyaluran bansos non tunai PKH di Gianyar, Bali, Minggu (9/10).
Mensos juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan penyaluran bansos diintegrasikan dalam satu kartu. Langkah strategis telah dilaksanakan, termasuk menjalin kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau MoU antara Bank Indonesia (BI) dengan berbagai kementerian atau lembaga terkait.
"Uji coba penyaluran bansos non tunai melalui electronik warung gotong royong atau e-Warong Kelompok Usaha Bersama-PKH telah dilaksanakan di 25 kota sejak Agustus 2016," ucapnya.
Penerima PKH diprioritaskan memperoleh bantuan pangan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS), Rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta berbagai program bersubsidi lainnya.
"Diharapkan penerima akan memperoleh dampak signifikan dari PKH dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di Indoensia," kata Mensos.
PKH dimulai sejak 2007 menyasar keluarga miskin yang memiliki ibu hamil, balita, anak SD, SMP, SMA, disabilitas berat, serta lanjut usia di atas 70 tahun. Hingga tahun 2015, PKH telah menjangkau 3,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bertambah menjadi 6 juta KPM tahun ini.
Penyaluran bansos non tunai diprioritaskan di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan e-Warong KUBE-PKH dan agen Bank HIMBARA. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keluarga miskin memperoleh bantuan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial secara integratif holistik.
Menggunakan sistem kartu combo multifungsi, sebagai e-wallet berbasis server yang bisa menyimpan data penyaluran bantuan PKH dan basis TabunganKu. Teknis pengambilan bansos non tunai PKH dan rastra/bantuan pangan di e-Warong KUBE-PKH merupakan hasil kerjasama Kementerian Sosial dengan HIMBARA dan Bulog.
Selain itu, ada titik-titik yang bisa digunakan untuk pencairan melalui agen-agen perbankan, ATM, dan outlet bank tertentu, sebagai realisasi program OJK menggunakan Laku Pandai dan program BI untuk keuangan digital. Didukung jaringan outlet HIMBARA yang mencapai lebih dari 55.000 ATM dan 114.000 agen, dianggap sudah cukup dan mampu melayani penyaluran bansos.
Saat penyaluran juga dibangun sistem monitoring yang bersifat online untuk pemantauan, penyaluran, dan penyerapan bansos, serta rekonsiliasinya menjadikan sistem bisa diakses Kementerian dan stakeholder terkait yang memerlukan data.
Ke depan, metode ini bisa mendukung program pemerintah dalam penyaluran berbagai bansos atau program bersubsidi lainnya, seperti pupuk, gas elpiji, dan KIP.
[ald]
