Berita

Ecky Awal Mucharam/net

Bisnis

Kesehatan Fiskal Di Era Jokowi Kian Mengkhawatirkan

SABTU, 08 OKTOBER 2016 | 07:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah diingatkan akan kondisi kesehatan fiskal APBN 2016 yang cukup mengkhawatirkan. Karena itu, APBN harus direncanakan secara lebih realistis.

"Saat ini kondisi fiskal kita agak mengkhawatirkan. Per akhir Agustus keseimbangan primer sudah tembus ke angka negatif Rp 145,8 triliun. Realisasi ini bahkan sudah lebih tinggi dari proyeksi keseimbangan primer dalam APBN-P 2016 sebesar minus Rp 105,5 triliun," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam, dalam keterangan pers tertulis.

Yang dimaksud keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara yang tidak termasuk pembayaran cicilan utang dan bunganya. Keseimbangan primer menjadi indikator yang tepat untuk menilai kesehatan keuangan negara, sebab hal ini menunjukkan berapa negara dapat membiayai sendiri pengeluarannya.


"Keseimbangan primer yang negatif berarti juga kita hanya bertahan dari utang yang satu ke utang yang lain, tetapi lambat laun kemampuan kita melunasi utang makin menurun,” jelas Ecky.

Dia menekankan bahwa kesehatan keuangan negara di era kepemimpinan Joko Widodo hingga saat ini masih memprihatinkan. Sebagai catatan, keseimbangan primer pada periode yang sama dua tahun sebelumnya adalah sebesar minus Rp 20,8 triliun di 2014 dan minus Rp 89,3 triliun di 2015. Trennya terus memburuk.

Meski demikian, Ecky mengaku tetap yakin bahwa tim ekonomi yang baru dalam Kabinet Kerja dapat memutus tren negatif ini.

"Kuncinya, APBN harus direncanakan dengan lebih realistis. Sisi belanja dikelola dengan pruden, prioritaskan pengeluaran yang produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Sementara sumber-sumber pendapatan negara lebih dioptimalkan." tutup anggota Komisi XI DPR RI ini. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Arahan Presiden, Penjahit Pribadi Bentuk Satgasus Garuda Guna Bantu Korban Bencana

Rabu, 28 Januari 2026 | 10:11

Publik Diajak Berprasangka Baik ke Prabowo soal Gabung BoP Bentukan Trump

Rabu, 28 Januari 2026 | 10:08

Kejagung Tindak Tegas Jaksa Diduga Bermasalah di Daerah

Rabu, 28 Januari 2026 | 10:01

Dolar AS Tertekan, Sentuh Level Terendah Hampir Empat Tahun

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:57

Kemenhaj Borong Bumbu Nusantara UMKM ke Dapur Haji

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:48

IHSG Ambruk 6,53 Persen Pagi Ini

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:47

Kekosongan Posisi Wamenkeu Dinilai Bisa Picu Reshuffle di Kementerian Lain

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:42

KPK Bakal Perpanjang Pencekalan Bos Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:29

Realisasi DMO Minyakita Melambat, Ekspor CPO Tertekan

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:25

Bursa Asia Menguat Ikuti Reli Wall Street

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:10

Selengkapnya