Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta diminta dapat menambah frekuensi debat publik calon gubernur/wakil gubernur dari yang semula direncanakan tiga putaran menjadi lima putaran. Penambahan frekuensi mengingat kompleksitas persoalan ibu kota dan untuk lebih menyakinkan pemilih mana yang paling layak dan pantas memimpin Jakarta lima tahun mendatang.
"Kalau hanya tiga putaran saya tidak yakin semua persoalan di Jakarta bisa dikupas dalam debat. Persoalan Kota Jakarta sangat kompleks, kalau cuma tiga kali pasti banyak tema yang akan luput. Debat publik jadi momentum penting bagi warga Jakarta agar benar-benar memilih secara rasional karena didasarkan kualitas calon yang mereka lihat saat debat," jelas anggota DPD RI Fahira Idris di komplek parlemen, Jakarta, Jumat (7/10).
Dia menjelaskan, dari berbagai hasil survei Pilkada DKI yang dilakukan beberapa lembaga survei, presentase pemilih yang belum menentukan pilihannya dan swing voters cenderung masih besar. Mereka yang belum menentukan pilihannya dan pemilih yang masih mengambang biasanya menentukan pilihan setelah melihat performa para calon dalam debat publik.
"Anggaran mungkin menjadi kendala jika frekuensi debat publik ditambah. Namun, demi warga Jakarta yang memang antusias menyambut Pilkada kali ini dan untuk mengedepankan rasionalitas dalam memilih, mudah-mudahan KPU Jakarta bisa mencari solusinya," kata senatro asal DKI Jakata tersebut.
Fahira juga mengharapkan agar tema dalam debat Pilkada DKI bisa lebih spesifik dan tajam, tidak terlalu umum dan luas seperti kebanyakan debat pilkada yang sudah berlangsung selama ini. Tema yang terlalu umum biasanya akan melahirkan debat yang berisi paparan yang umum juga, sehingga kehilangan konteks. Akibatnya, pemilih kesulitan menentukan di mana kelebihan antara satu pasangan calon dengan lainnya dan sukar menebak sikap tegas pasangan calon terhadap isu-isu tertentu.
"Jangan ada lagi tema-tema yang mengambang misalnya pembangunan ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi lebih tajam misalnya solusi cerdas menghalau banjir dan mengurai macet atau tema-tema yang aktual. Misalnya solusi bagi kampung-kampung yang ada di pinggir sungai, pandangan terhadap reklamasi Teluk Jakarta, ekonomi kreatif, UMKM, dan isu-isu aktual lainnya," paparnya.
Fahira menambahkan, isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga dapat menjadi salah satu tema debat publik Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, isu tersebut sangat penting untuk melihat sejauh mana pandangan dan komitmen pasangan calon mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah perempuan dan layak anak yang merupakan salah satu parameter peradaban sebuah kota.
"Kedua isu ini sangat aktual, misalnya saja soal anak. Karena Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kekerasan anak tertinggi," tegas wakil ketua Komite III DPD.
[wah]
