PERDEBATAN panjang tentang penting atau tidaknya reklamasi yang selama ini muncul diruang publik sebenarnya sudah menemukan solusi atau titik temu dari tinjauan pemahaman yang disampaikan oleh pakar maupun pemangku kebijakan.
Kesamaan pemahaman yang dimaksud adalah semua menyadari reklamasi boleh dilakukan demi kepentingan bersama untuk menjaga eksistensi sebuah wilayah guna menjawab berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Paling tidak itulah kesimpulan yang dapat diambil mengutif pemberitaan media dari diskusi publik dengan tema Kebijakan Reklamasi: Tujuan Manfaat dan Efeknya†yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Auitorium KPK Selasa, 4 Oktober 2016 di Jakarta.
Reklamasi teluk Jakarta memang sudah melewati fase panjang terjebak dalam ruang perdebatan pro dan kontra atas keberlangsungan proyek yang menjadi kebutuhan Pemprov DKI Jakarta ini, guna menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi demi menunjang pembangunan Ibukota negara.
Jika melihat besarnya biaya yang harus dikeluarkan demi mewujudkan pembangunan reklamasi, kita baru dapat memahami kecerdasan Pemprov DKI Jakarta mengapa harus menggandeng pihak swasta untuk mengerjakan pulau tersebut. Namun yang terpenting bagi DKI adalah, pembangunan tetap jalan sesuai kebutuhan.
Bayangkan jika Pemprov DKI harus menanggung kebutuhan biaya pembangunan secara keseluruhan, mungkin dana ratusan triliun rupiah terpaksa digulirkan demi mewujudkan pulau buatan tersebut. Jika itu dilakukan, tentunya kas daerah akan tergerus, dan pembangunan yang lain dapat terbangkalai.
Dengan menggandeng pihak swasta dalam membangun pulau tersebut, merupakan langlah cerdas yang diambil oleh Pemprov DKI. Selain tetap dapat mewujudkan visi pembangunan tanpa mengeluarkan biaya, DKI juga tetap mendapat jatah kepemilikan tanah dengan luasan tertentu dari lahan yang ada di pulau tersebut nantinya.
Selain itu, DKI terlihat sangat ketat dalam pemberian izin dan membuat aturan pada pengembang. Sejumlah kewajiban telah di bebankan pada pengembang sebagai kompensasi untuk dapat mengerjakan pulau tersebut dalam bentuk pembangunan rusun di berbagai tempat, normalisasi waduk yang berada di Jakarta, dan berbagai kewajiban lainnya.
Penataan teluk Jakarta memang membutuhkan kesadaran bersama dengan meninggalkan ego sektoral dari argumentasi demi ini dan itu, yang terpenting adalah bagaimana memberikan solusi pada setiap pihak yang merasa dirugikan. Ada baiknya semua pihak dapat berpikir jernih, bukan tidak mungkin solusi yang ditawarkan pemerintah daerah dapat menjadikan kehidupan nelayan lebih terangkat dan lebih bermartabat. Katanya akan disediakan rusun bagi mereka, bukankah itu jauh lebih baik?
[***]
Lendi TrigondoJl. Taman Margasatwa, Warung Buncit, Jakarta Selatan
Nomor Hp: 08128677xxx
