Usaha Basuki Purnama (Ahok) menduduki kembali kursi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tidak hanya mendapat tantangan dari dua pasangan calon kompetitornya di Pilkada 2017, tetapi juga dari dalam tubuh birokrasi Pemprov Jakarta.
Bahkan, para birokrat Jakarta tidak lagi sembunyi-sembunyi melakukan penolakannya terhadap sang gubernur. Tak lama lagi, lembaga yang bernama Fobiak Ahok (Forum Birokrat Korban Ahok ) akan dideklarasikan. Mereka yang mempelopori pembentukan lembaga ini adalah para pegawai negeri sipil pemerintah Jakarta yang menjadi korban perilaku serta kebijakan selama Ahok menjabat Gubernur.
Hal ini dikatakan oleh koordinator gerakan tersebut, Junaedi Nur, dalam keterangan tertulisnya (Senin, 3/10).
"Kebijakan Ahok selalu mengutamakan pencitraan. Seolah-olah ada ketegasan terhadap para birokrat yang telah mengabdi puluhan tahun di Pemprov DKI, itu untuk menutup ketidakmampuan Ahok mengelola pemerintahan," kata Junaedi Nur kepada media massa.
Menurut dia, banyak kepentingan Ahok yang menguntungkan pihak lain. Masalahnya, ketika ada persoalan di kemudian hari dari kebijakan yang menguntungkan pihak lain tersebut maka para birokrat bakal dikambinghitamkan.
"Para birokrat yang disalahkan, bahkan didorong untuk dipidanakan, padahal mereka menjalankan perintah atasan semata karena ketaatan mereka pada pimpinan tertinggi," ungkap Junaedi.
Menurut dia, ketidakmampuan Ahok dalam mengelola pemerintahan serta mengeluarkan kebijakan yang tanpa perencanaan sangat rentan digugat di kemudian hari. Buktinya adalah kasus RS Sumber Waras, kasus pembelian tanah Cengkareng, kasus penggusuran di Jakarta Utara, serta pembebasahan lahan makam.
"Dari semua itu yang dikorbankan adalah bawahan, yang lebih parahnya kadang mereka dituduh melakukan kesalahan yang sudah diopinikan di media, yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka mendapat tekanan mental baik dari lingkungan kerja bahkan dari lingkungan keluarga," jelasnya.
Ia akui selama ini para birokrat tidak berani melawan. Beberapa pejabat yang berani mengajukan pengunduran diri dan menyampaikan keberatan secara terbuka, akan di-bully Ahok dengan segala dukungan media massa yang pro kepadanya.
"Ada kesalahan dalam pengelolaan pemerintahan yang telah jauh keluar dari etika birokrasi yang diatur UU maupun PP," tegasnya.
"Kami sadari perjuangan ini akan membawa efek bagi karir kami, namun pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Waktu akan membuktikan, fakta akan bicara. Kami akan terus mengadvokasi para birokrat yang karirnya dirugikan serta terzalimi," pungkas Junaedi Nur.
[ald]
