Tragedi rubuhnya jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, merupakan bukti nyata Pemprov DKI kurang peduli terhadap keselamatan masyarakat, khususnya pengguna JPO.
"Padahal pemerintah wajib menjaga keselamatan warganya dari segala bentuk ancaman. Anehnya, Pemprov DKI kurang peduli terhadap keselamatan khususnya pengguna JPO," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, dalam siaran persnya, Jumat (30/9).
Sangat disesalkan, masih kata Edison, Pemprov Jakarta baru mengetahui ada sekitar 30 JPO di Jakarta yang tidak dalam kondisi layak digunakan setelah terjadi tragedi JPO Pasar Minggu.
"Pemprov DKI baru berencana memperbaiki JPO yang rusak itu. Inilah yang menjadi alasan kami menyebut Pemprov DKI tidak peduli terhadap keselamatan warganya. Atau mungkin karena JPO itu hanya digunakan orang-orang kelas bawah?" tuding Edison.
Edison makin yakin Pemprov DKI buta terhadap permasalahan JPO ini setelah muncul pernyataan Kadishub DKI, Andri Yansyah, yang mengaku tidak mengetahui pasti jadwal perawatan dan pemeliharaan 285 JPO yang ada di Jakarta. Edison menyesali Kadishub DKI yang juga belum tahu nilai anggaran untuk perbaikan karena Pemprov DKI tidak memiliki jadwal perawatan dan perbaikan berkala.
"Kasus rubuhnya JPO Pasar Minggu, sangat kental unsur kelalaian. Harus ada pihak yang bertanggung jawab, agar kasus serupa tidak lagi terulang. Polda Metro Jaya mesti mengusut tuntas dan transparan agar masyarakat mengetahui," pungkas Edison.
[ald]
