Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti dalam kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota gula impor Bulog untuk Sumatera Barat. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka bekas Ketua DPD RI, Irman Gusman itu diperiksa selama 10 jam.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menjelaskan, pemeriksaan terhadap Djarot ini penting dilakukan‎. Sebab, lanjut Yuyuk, KPK ingin mengorek tentang kewenangan Bulog terkait peredaran gula. Khususnya yang berhubungan dengan gula impor berujung suap yang menjerat Irman ini.
Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Djarot mengaku pernah dihubungi Irman terkait mahalnya gula di Sumbar. Komunikasi itu, kata Djarot, terjadi sekitar bulan Januari tahun 2016.
Dalam komunikasi tersebut, lanjut Djarot, Irman meminta Bulog menambah distribusi gula ke Sumbar sebanyak 3000 ton gula, namun, Djarot hanya menyanggupi dengan mengirim 1000 ton gula impor ke Perum Bulog di Padang.
"‎Yang saya tangkap, beliau cuma mengabarkan kalau di sana harga gula mahal. ‎Saya jawab, ya saya akan segera tindaklanjuti.‎ Nanti kalau saya punya barang, saya akan kirim, sudah dikirim 1000 ton dari total 3000 ton," kata Djarot di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/9).
Lebih lanjut, Djarot membantah jika gula yang distribusikan tersebut merupakan alokasi untuk DKI Jakarta. Menurutnya, gula impor Bulog disalurkan untuk seluruh Indonesia.
Saat disinggung mengenai rekomendasi Irman agar gula yang didistribusikan untuk Sumbar disalurkan melalui CV Semesta Berjaya. Djarot membantah ada permintaan tersebut saat Irman menghubunginya. Dirinya juga menegaskan, tak mengenal Dirut CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto yang diduga memberikan suap kepada Irman agar menjadi penyalur gula dari Bulog untuk daerah pemilihan Irman.
Diketahui, komunikasi antara Irman dengan Djarot ini memang menjadi pintu masuk KPK untuk mengungkap dugaan permainan kuota distrubusi ‎gula impor di Sumbar.
Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif mengisyaratkan pihaknya tengah mendalami komunikasi antara Djarot dengan Irman. Menurut Laode ada beberapa hal yang dikejar pihaknya untuk mengungkap kasus dugaan permainan distribusi gula impor di Sumbar ini. Satu di antaranya mengenai rekomendasi. Apakah hanya Irman atau ada pihak lain yang diduga terlibat kasus serupa. Yang pasti, tegas Laode, pihaknya juga menelurusi dugaan keterlibatan pihak Bulog dalam kasus ini.
"Sehingga ‎tergantung hasil dari pengembangan kalau ada buktinya yang mengarah ke sana (pihak Bulog) kami pasti akan lakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Laode beberapa waktu lalu.
‎Irman sendiri, pada 17 September 2016, terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ia diduga menerima suap Rp 100 juta dari Sutanto dan istrinya Memi, terkait rekomendasi kuota distribusi gula impor di Sumbar.
Kasus ini bermula dari KPK menyelidiki dugaan pemberian uang Sutanto kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumbar Fahrizal. Pemberian uang terkait kasus penjualan gula oleh CV Rimbun Padi Berjaya tanpa label SNI di Sumbar yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Padang.
Dalam proses pengadilan, Sutanto yang adalah mantan Direktur CV Rimbun Padi Berjaya diduga membayar Jaksa Fahrizal untuk membantunya dalam persidangan. Fahrizal diduga menerima duit Rp365 juta dari Sutanto.
Di tengah penyelidikan perkara ini, KPK mengetahui ada pemberian uang untuk Irman, tapi dalam kasus lain. Irman diduga menerima duit Rp100 juta karena menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi pejabat tertentu terkait pengurusan kuota distribusi gula impor yang diberikan Bulog pada CV Semesta Berjaya tahun 2016 di Sumbar.
[sam]
