Projo Dukung Penuh Jokowi Reformasi Total Hukum

. Rencana Presiden Jokowi mereformasi hukum secara total untuk mensinergikan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah, menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkepastian hukum serta menguatkan daya saing Indonesia secara global, diapresiasi dan didukung penuh oleh Projo.

Tim Hukum Projo menilai reformasi hukum adalah sebuah keharusan mengingat Indonesia tengah dililit berbagai produk hukum yang telah menghambat laju pembangunan dan masifnya korupsi yang telah menimbulkan dampak negatif multidimensi yang luar biasa, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan bahkan hingga lembaga keagamaan. Di sisi lain, peran dan fungsi penegak hukum pun masih jauh dari ideal.

Oleh karena itu, kata Silas Dutu dari Tim hukum Projo, mendorong agar reformasi hukum total yang digagas Presiden Jokowi melahirkan produk-produk hukum yang lebih responsif, futuristik dan applicable terhadap fenomena-fenomena baru dalam konteks pembangunan ekonomi dan bisnis serta penegakan hukum di Indonesia yang profesional dan berintegritas.

"Karena sebaik apapun produk hukum atau substansi hukum tanpa didukung implementasi yang baik oleh penegak hukum yang berintegritas dan professional, tidak akan mencapai tujuan hukum itu sendiri," kata Silas dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 29/9).

Tim Hukum Projo juga mengingatkan kepada para stakeholder yang terlibat dalam agenda reformasi hukum total seperti menkopolhukham, kepolisian, kejaksaan agar benar-benar serius memperhatikan bidang-bidang hukum yang urgent untuk di-reform serta dampak dari reformasi hukum total itu terhadap kepentingan bangsa dan negara baik dalam perspektif hukum, ekonomi maupun sosial budaya. Karena semakin mendasar suatu perubahan hukum total, maka semakin kompleks, sensitif dan rentan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara selain kepentingan hukum itu sendiri".

Urgensi reformasi hukum itu tidak bisa melenceng dari visi dan misi Presiden Jokowi, karena bidang hukum apapun yang direformasi dan dievaluasi itu diperlukan untuk menjadi dasar hukum yang responsif terhadap pengejawantahan program Presiden dalam Nawacita.

"Tim hukum PROJO juga mengingatkan kepada para stakeholder agar birokrasi pemerintah (eksekutif), lembaga legislatif, lembaga peradilan dan profesi hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan advokat termasuk akademisi dan masyarakat umum (civil society) ikut dilibatkan dalam reformasi hukum total tersebut agar berbagai gagasan, saran dan kritik dapat dilakukan secara bottom up," demikian Silas. [ysa]