Berita

Ruhut Sitompul/Net

Politik

Petisi Pemecatan Ruhut Sitompul Beredar di Grup WA Demokrat

KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016 | 02:21 WIB | LAPORAN:

RMOL. Pernyataan membabibuta Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Polhukam, Ruhut Sitompul yang dikeluarkannya akhir-akhir ini dinilai sudah sangat keterlaluan.

Diketahui belakangan Ruhut sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkesan menyerang beberapa petinggi Partai Demokrat, seperti Amir Syamsuddin, Syarif Hasan, Nurhayati Ali Assegaf, dan Roy Suryo yang dinilainya sebagai orang-orang yang selama ini tak ingin dia ada di Demokrat.

Ruhut menduga Amir Syamsuddin dan Syarif Hasan merupakan orang-orang yang menghasut Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memecatnya dari posisi Koordinator Jurubicara Partai Demokrat.


Amir Syamsuddin dan Syarif Hasan jugalah yang menurutnya telah mempengaruhi SBY untuk memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada kontestasi Pilkada 2017.

Untuk Roy Suryo, Ruhut bilang harusnya dilarang oleh Partai Demokrat untuk bicara dihadapan media, pasalnya dia tak ingin masyarakat muntah mendengar dia bicara soal pencalonan Agus.

Kemudian dengan Nurhayati Ali Assegaf. Pada tahun 2014 lalu, Ruhut pernah berseteru dengan dia karena Ruhut meminta KPK segera menetapkan status tersangka kepada Ketua Umum Partai Demokrat ketika itu Anas Urbaningrum karena korupsi kasus Hambalang.

Ruhut pun mendapat peringatan keras dari Nurhayati yang dibalas dengan perkataan Ruhut "Siapa pun itu, Anas, Ruhut, Saan, Nenek Lampir itu tak bisa menaikkan polling Demokrat. Hanya tokoh SBY yang bisa membesarkan partai,” kata Ruhut.

Namun belakangan Ruhut tak hanya menyerang para pihak yang selama ini menjadi seterunya, politisi nyentrik itu bahkan nekat menyerang putra SBY yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang meminta dia mundur dari Demokrat. Ruhut bilang Ibas pola pikirnya seperti tukang parkir.

Roy Suryo menilai pernyataan Ruhut terhadap Ibas sudah sangat keterlaluan. Menurutnya secara kasat mata, masyarakat pasti sudah bisa menilai bagaimanakah etika Ruhut sebenarnya.

"Memang sudah sangat keterlaluan ini si Ruhut, masyarakat sendiri sudah sangat bisa menilai Bagaimana Etikanya," ketus Roy kepada wartawan, Rabu (28/9).

Untuk berbagai pernyataan yang dinilainya keterlaluan tersebut, Roy memastikan bahwa Komite Pengawas (KomWas) dan Dewan Kehormatan (WanHor) Partai Demokrat sedang bekerja.

"Insya Allah sudah akan segera ditentukan sanksinya," tegas dia.

"Kita terbiasa Taat Azas dan sesuai AD-ART saja, maka biarlah KomWas dan WanHor yg memutuskan sesuai Pakta Integritas," lanjutnya.

Lebih lanjut Roy mengungkapkan bahwa semua kader Demokratpun menilai Ruhut sudah sangat keterlaluan. Bahkan mayoritas kader partai sudah mulai bergerak dengan mengumpulkan petisi melalui group di pesan singkat whatsapp yang menginginkan Ruhut ditendang dari Demokrat.

"Ya, mulai dari Bu Nurhayati, Pak Amir, Pak Syarief, Saya, sekarang mas Ibas. Sudah sangat keterlaluan ini, bahkan di internal WA Group PD sudah beredar 'Petisi Pemecatan Ruhut' yang diamini oleh Mostly anggota PD," ungkapnya. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya