Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Seolah Manusiawi, Relokasi Ke Rusun Tidak Selesaikan Masalah

RABU, 28 SEPTEMBER 2016 | 13:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ratusan rumah di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, mulai dari RW 09 hingga RW 12, sudah rata dengan tanah digusur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (28/9).

Sejumlah tokoh budaya dan sejarawan hadir di tengah lokasi penggusuran, seperti Sandyawan Sumardi yang sudah lama mengadvokasi warga bantaran sungai Ciliwung, kemudian pendiri Museum Rekor Indonesia, Jaya Suprana, dan sejarawan J.J. Rizal.

Rizal menyatakan, kedatangannya adalah bentuk solidaritas terhadap warga korban penggusuran dan penolakannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.


"Kedatangan saya ke sini merupakan bentuk solidaritas untuk kawan-kawan Bukit Duri," kata Rizal, dikutip dari RMOL Jakarta.

Pakar sejarah Jakarta ini menilai, penggusuran yang diistilahkan sebagai relokasi oleh Pemerintah Provinsi DKI, tidak bisa menyelesaikan masalah warga dan Jakarta pada umumnya. Ia juga menganggap Gubernur Basuki Purnama alias Ahok tidak pernah belajar dari sejarah.

"Karena terbukti tahun 1980 itu penggusuran pertama di Kampung Besar, Kebon Kacang. Itu juga konsepnya relokasi ke Rusun Kebon Kacang, tapi setelah sepuluh tahun, dari 890 kepala keluarga yang tersisa hanya tiga," ujar Rizal.

Rizal mengatakan, relokasi hanya bentuk lain dari penggusuran. Tidak ada jaminan bagi warga yang di-relokasi untuk tetap tinggal di Jakarta dengan layak. Ada banyak bukti bahwa penggusuran dan relokasi yang dilakukan Pemprov Jakarta di waktu lalu bermasalah sampai sekarang.

Ratusan warga Bukit Duri yang terkena dampak normalisasi Sungai Ciliwung, dipindahkan pemerintah provinsi ke Rumah Susun Sewa Rawa Bebek, Jakarta Timur, yang jauhnya sekitar 17 kilometer dari pemukiman awal mereka.

"Sekarang belum setahun sudah banyak masalah di Rusun (rumah susun) Jatinegara dan yang lain. Mereka enggak sanggup membayar sewa dan banyak sekali kebohongan yang ada di Rusun, misalnya tidak ada jaminan tinggal di rusun sampai seumur hidup. Jadi Rusun ini hanya tabir asap yang seolah-olah manusiawi," katanya. [ald]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya