Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Seolah Manusiawi, Relokasi Ke Rusun Tidak Selesaikan Masalah

RABU, 28 SEPTEMBER 2016 | 13:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ratusan rumah di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, mulai dari RW 09 hingga RW 12, sudah rata dengan tanah digusur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (28/9).

Sejumlah tokoh budaya dan sejarawan hadir di tengah lokasi penggusuran, seperti Sandyawan Sumardi yang sudah lama mengadvokasi warga bantaran sungai Ciliwung, kemudian pendiri Museum Rekor Indonesia, Jaya Suprana, dan sejarawan J.J. Rizal.

Rizal menyatakan, kedatangannya adalah bentuk solidaritas terhadap warga korban penggusuran dan penolakannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.


"Kedatangan saya ke sini merupakan bentuk solidaritas untuk kawan-kawan Bukit Duri," kata Rizal, dikutip dari RMOL Jakarta.

Pakar sejarah Jakarta ini menilai, penggusuran yang diistilahkan sebagai relokasi oleh Pemerintah Provinsi DKI, tidak bisa menyelesaikan masalah warga dan Jakarta pada umumnya. Ia juga menganggap Gubernur Basuki Purnama alias Ahok tidak pernah belajar dari sejarah.

"Karena terbukti tahun 1980 itu penggusuran pertama di Kampung Besar, Kebon Kacang. Itu juga konsepnya relokasi ke Rusun Kebon Kacang, tapi setelah sepuluh tahun, dari 890 kepala keluarga yang tersisa hanya tiga," ujar Rizal.

Rizal mengatakan, relokasi hanya bentuk lain dari penggusuran. Tidak ada jaminan bagi warga yang di-relokasi untuk tetap tinggal di Jakarta dengan layak. Ada banyak bukti bahwa penggusuran dan relokasi yang dilakukan Pemprov Jakarta di waktu lalu bermasalah sampai sekarang.

Ratusan warga Bukit Duri yang terkena dampak normalisasi Sungai Ciliwung, dipindahkan pemerintah provinsi ke Rumah Susun Sewa Rawa Bebek, Jakarta Timur, yang jauhnya sekitar 17 kilometer dari pemukiman awal mereka.

"Sekarang belum setahun sudah banyak masalah di Rusun (rumah susun) Jatinegara dan yang lain. Mereka enggak sanggup membayar sewa dan banyak sekali kebohongan yang ada di Rusun, misalnya tidak ada jaminan tinggal di rusun sampai seumur hidup. Jadi Rusun ini hanya tabir asap yang seolah-olah manusiawi," katanya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya