Berita

Haluan Negara Tinggal Menunggu Kajian Fraksi Dan Kelompok DPR

RABU, 21 SEPTEMBER 2016 | 17:41 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan membuka diskusi kebangsaan MPR Goes to Campus di IAIN Raden Intan, Lampung. Menurutnya, diskusi kebangsaan yang digelar dalam rangka memperluas ownership agar MPR tidak berjalan sendiri.

Diskusi kebangsaan yang berlangsung di Aula IAIN Raden Intan, Rabu (21/9) menghadirkan narasumber dua anggota Badan Pengkajian MPR yaitu Ali Taher dan Rambe Kamarulzaman. Diskusi kali ini mengangkat tema 'Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN'.

Menurut Zulkifli, MPR sebagai rumah kebangsaan mendatangi kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk menghimpun data dan masukan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).


"Kita keliling Indonesia untuk mendapatkan masukan seperti apa GBHN yang diinginkan masyarakat," katanya.

Dengan masukan dari kampus dan masyarakat maka akan memperluas ownership GBHN itu sendiri.

"Agar MPR sebagai rumah kebangsaan tidak berjalan sendiri dalam reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN," ujar Zulkifli.

Zulkifli menambahkan MPR sebagai rumah kebangsaan didatangi berbagai kalangan. Ada kelompok yang menginginkan perubahan UUD 1945 tapi ada juga kelompok yang mengatakan tidak perlu perubahan.

"Dari semua kelompok dan keinginan ada satu yang disepakati yaitu tentang perlunya GBHN," jelasnya.

Dia menyebutkan perkembangan terakhir proses reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional adalah menunggu hasil kajian dari fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR.

"Nanti tergantung dari fraksi dan kelompok DPD. Kalau setuju kita tindak lanjuti," bebernya.

Zulkifli berharap dari diskusi kebangsaan kali ini lahir pemikiran, gagasan, dan masukan tentang GBHN.

"Pro kontra tidak apa-apa," imbuhnya. [wah]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya