Berita

Asri Anas

Hukum

Jangan Sampai Penangkapan Irman Dijadikan Alasan Membubarkan DPD

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 17:42 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir dari tuntutan reformasi untuk mengakomodir kepentingan daerah. Karena itu tuntutan pembubaran DPD tidak mengerti konstitusi.

Demikian disampaikan anggota DPD RI Muhammad Asri Anas. Karena itu Anas heran dengan munculnya wacana pembubaran DPD RI setelah Ketua DPD RI Irman Gusman ditangkap KPK.

Jika penangkapan Irman dijadikan alasan untuk membubarkan DPD RI, sangat disayangkan. Menurutnya, alasan itu sungguh-sungguh tidak rasional.


"Kami curiga jangan sampai kasus Pak Irman Gusman by setting untuk itu (bubarkan DPD)," ungkap Anas yang juga Koordinator Gerakan Nasional untuk Penguatan DPD RI ini.

Dia menegaskan sejak KPK berdiri 2004 lalu, setidaknya 96 anggota DPR yang ditangkap KPK.  Pejabat Kementerian dan Lembaga  sebanyak 23 orang serta total gubernur 16 orang dan 50 bupati/wali kota yang ditangkap KPK. Sementara ini pertama kalinya Anggota DPD RI ditangkap KPK.

"Anggota DPR sekian banyak ditangkap KPK, kepala daerah, menteri dan sebagainya. Tapi tidak pernah kita meminta institusinya dibubarkan," kata Asri.

Dia mengatakan jika ada oknum  pejabat dari lembaga negara melakukan tindakan korupsi maka tidak elok menyalahkan lembaganya.

"Jadi tidak ada sangkut pautnya oknum anggota dengan lembaganya. Ke depan di DPD, harusnya dilakukan upaya preventif perbaikan seleksi kepemimpinan sehingga tidak ada kasus serupa terjadi," demikian Asri Anas. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya