Berita

Irman Gusman/Net

Hukum

Anggota DPD: Irman Gusman Jadi Korban Konspirasi Tingkat Tinggi

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 16:59 WIB | LAPORAN:

Panitia Musyawarah (Panmus) DPD menggelar rapat untuk menyikapi penangkapan Ketua DPD RI Irman Gusman oleh KPK karena terjerat kasus suap sebesar Rp. 100 juta.

Rencananya juga, besok akan digelar Rapat Paripurna untuk menentukan nasib Irman Gusman. Badan Kehormatan (BK) DPD juga belum bisa mengambil sikap resmi terkait kasus ini karena belum menerima surat dari KPK.

Setelah BK menerima surat dari KPK, barulah nanti BK akan mengeluarkan sikap apakah meminta Irman Gusman untuk mundur secara terhormat atau dimundurkan sebagai pimpinan DPD, bukan sebagai anggota DPD RI.


Demikian disampaikan anggota DPD dari dapil Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna. Ia membeberkan, Rapat Paripurna akan dilakukan besok untuk menghasilkan putusan terkait kasus yang menjerat Irman Gusman. Ia juga membeberkan, dukungan terhadap Irman Gusman juga sangat besar dari sesama anggota DPD lainnya. Bahkan, banyak anggota DPD yang menggalang dukungan agar meminta penangguhan penahanan kepada KPK terhadap Irman Gusman.

"Dari hasil grup WA (Whatsupp) tadi malam, sudah terkumpul 60 lebih tanda tangan. Ini kerelaan dan inisiatif saja," ujar Ngurah Arya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (19/9).

Dasar pengajuan dukungan terhadap Irman Gusman, lanjutnya adalah karena pertama solidaritas masing-masing anggota DPD, kedua anggota DPD meminta agar mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apalagi, ia yakin, ada strategi besar (hidden agenda) dalam penangkapan Irman Gusman ini.

"Ini strategi tingkat tinggi yang menimpa pimpinan DPD, strategi politik besar," tegasnya.

Penilaian itu menurutnya cukup beralasan, apalagi jumlah OTT KPK yang begitu kecil, yakni hanya Rp. 100 juta, berbeda dengan OTT KPK pada umumnya. Ia menilai, Ketua DPD menjadi korban konspirasi, apalagi sekarang tengah hangat perdebatan terkait masa jabatan Ketua DPD hanya 2,5 tahun.

"Sebagian besar teman-teman (DPD) berpendapat ini ada konspirasi tingkat tinggi. Ada campur tangan eksternal. Kedua, dari segi jumlah (OTT) juga memprihatinkan, itu (100 juta) sama dengan tunjangan pimpinan. Saya percaya ada strategi politik disini," tandasnya. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya