Berita

Irman Gusman/Net

Hukum

Anggota DPD: Irman Gusman Jadi Korban Konspirasi Tingkat Tinggi

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 16:59 WIB | LAPORAN:

Panitia Musyawarah (Panmus) DPD menggelar rapat untuk menyikapi penangkapan Ketua DPD RI Irman Gusman oleh KPK karena terjerat kasus suap sebesar Rp. 100 juta.

Rencananya juga, besok akan digelar Rapat Paripurna untuk menentukan nasib Irman Gusman. Badan Kehormatan (BK) DPD juga belum bisa mengambil sikap resmi terkait kasus ini karena belum menerima surat dari KPK.

Setelah BK menerima surat dari KPK, barulah nanti BK akan mengeluarkan sikap apakah meminta Irman Gusman untuk mundur secara terhormat atau dimundurkan sebagai pimpinan DPD, bukan sebagai anggota DPD RI.


Demikian disampaikan anggota DPD dari dapil Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna. Ia membeberkan, Rapat Paripurna akan dilakukan besok untuk menghasilkan putusan terkait kasus yang menjerat Irman Gusman. Ia juga membeberkan, dukungan terhadap Irman Gusman juga sangat besar dari sesama anggota DPD lainnya. Bahkan, banyak anggota DPD yang menggalang dukungan agar meminta penangguhan penahanan kepada KPK terhadap Irman Gusman.

"Dari hasil grup WA (Whatsupp) tadi malam, sudah terkumpul 60 lebih tanda tangan. Ini kerelaan dan inisiatif saja," ujar Ngurah Arya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (19/9).

Dasar pengajuan dukungan terhadap Irman Gusman, lanjutnya adalah karena pertama solidaritas masing-masing anggota DPD, kedua anggota DPD meminta agar mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apalagi, ia yakin, ada strategi besar (hidden agenda) dalam penangkapan Irman Gusman ini.

"Ini strategi tingkat tinggi yang menimpa pimpinan DPD, strategi politik besar," tegasnya.

Penilaian itu menurutnya cukup beralasan, apalagi jumlah OTT KPK yang begitu kecil, yakni hanya Rp. 100 juta, berbeda dengan OTT KPK pada umumnya. Ia menilai, Ketua DPD menjadi korban konspirasi, apalagi sekarang tengah hangat perdebatan terkait masa jabatan Ketua DPD hanya 2,5 tahun.

"Sebagian besar teman-teman (DPD) berpendapat ini ada konspirasi tingkat tinggi. Ada campur tangan eksternal. Kedua, dari segi jumlah (OTT) juga memprihatinkan, itu (100 juta) sama dengan tunjangan pimpinan. Saya percaya ada strategi politik disini," tandasnya. [zul]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Legislator Gerindra Dipanggil Majelis Kehormatan Usai Viral Main Game saat Rapat

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:19

Emas Antam Ambruk, Satu Gram Dibanderol Rp2,81 Juta

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:10

Di Forum BRICS, Sugiono Kenang Empat TNI Gugur dalam Misi Perdamaian Lebanon

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:02

Pengamat: Kombinasi Sentimen Global Bikin Rupiah Tersungkur

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:29

Jakarta Masih Ibu Kota Kabar Baik untuk Masa Depan Indonesia

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:23

ARUKKI Surati Ketua KPK, Minta Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Diperiksa

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:16

Jemaah Haji Lansia dan Sakit Tetap Raih Pahala Meski Beribadah di Hotel

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:09

Resmi Masuk RI! Ini Spesifikasi dan Harga MacBook Neo, Laptop Termurah Apple

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:03

PKB Gagas Reformasi Perlindungan Santri Lewat Temu Nasional Ponpes

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:01

Di Balik Pelemahan Rupiah, Ada Tekanan Besar pada Ekonomi Domestik

Jumat, 15 Mei 2026 | 10:51

Selengkapnya