Berita

Irman Gusman/Net

Hukum

Anggota DPD: Irman Gusman Jadi Korban Konspirasi Tingkat Tinggi

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 16:59 WIB | LAPORAN:

Panitia Musyawarah (Panmus) DPD menggelar rapat untuk menyikapi penangkapan Ketua DPD RI Irman Gusman oleh KPK karena terjerat kasus suap sebesar Rp. 100 juta.

Rencananya juga, besok akan digelar Rapat Paripurna untuk menentukan nasib Irman Gusman. Badan Kehormatan (BK) DPD juga belum bisa mengambil sikap resmi terkait kasus ini karena belum menerima surat dari KPK.

Setelah BK menerima surat dari KPK, barulah nanti BK akan mengeluarkan sikap apakah meminta Irman Gusman untuk mundur secara terhormat atau dimundurkan sebagai pimpinan DPD, bukan sebagai anggota DPD RI.


Demikian disampaikan anggota DPD dari dapil Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna. Ia membeberkan, Rapat Paripurna akan dilakukan besok untuk menghasilkan putusan terkait kasus yang menjerat Irman Gusman. Ia juga membeberkan, dukungan terhadap Irman Gusman juga sangat besar dari sesama anggota DPD lainnya. Bahkan, banyak anggota DPD yang menggalang dukungan agar meminta penangguhan penahanan kepada KPK terhadap Irman Gusman.

"Dari hasil grup WA (Whatsupp) tadi malam, sudah terkumpul 60 lebih tanda tangan. Ini kerelaan dan inisiatif saja," ujar Ngurah Arya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (19/9).

Dasar pengajuan dukungan terhadap Irman Gusman, lanjutnya adalah karena pertama solidaritas masing-masing anggota DPD, kedua anggota DPD meminta agar mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apalagi, ia yakin, ada strategi besar (hidden agenda) dalam penangkapan Irman Gusman ini.

"Ini strategi tingkat tinggi yang menimpa pimpinan DPD, strategi politik besar," tegasnya.

Penilaian itu menurutnya cukup beralasan, apalagi jumlah OTT KPK yang begitu kecil, yakni hanya Rp. 100 juta, berbeda dengan OTT KPK pada umumnya. Ia menilai, Ketua DPD menjadi korban konspirasi, apalagi sekarang tengah hangat perdebatan terkait masa jabatan Ketua DPD hanya 2,5 tahun.

"Sebagian besar teman-teman (DPD) berpendapat ini ada konspirasi tingkat tinggi. Ada campur tangan eksternal. Kedua, dari segi jumlah (OTT) juga memprihatinkan, itu (100 juta) sama dengan tunjangan pimpinan. Saya percaya ada strategi politik disini," tandasnya. [zul]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya