Berita

Nusron Wahid/Net

Politik

Tim Sandiaga Uno: Nusron Wahid Makan Gaji Buta Sambil Berpolitik

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 11:06 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Seharusnya Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI), Nusron Wahid, tidak sibuk berpolitik untuk memenangkan calon gubernur tertentu, melainkan bekerja keras meningkatkan kompetensi para TKI.

Hal ini dikatakan Koordinator Sahabat Sandiaga Uno, Anggawira, menyikapi posisi Nusron yang menjadi Ketua Tim Pemenangan dari Gubernur Jakarta, Basuki Purnama atau Ahok, yang mencalonkan diri kembali sebagai gubernur periode 2017-2022.

Anggawira berniat menggugat Nusron yang berstatus pejabat negara merangkap menjadi ketua Tim Pemenangan Ahok dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok, Dono Prasetyo, yang menjabat di bidang Hubungan Luar Negeri dan Humas BNP2TKI.


"Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, seharusnya BNP2TKI fokus pada peningkatan kompetensi bagaimana kapasitas TKI kita jadi lebih baik, lebih dihargai di luar. Nusron dan Dono urus TKI, jangan makan gaji buta dan malah berpolitik urus calon petahana," ujar Anggawira, dalam keterangan tertulis.

Menurut Anggawira, Nusron sebenarnya harus lebih memperhatikan arus tenaga kerja asing ke Indonesia yang membludak. Tetapi isu ini menjadi ditelantarkan akibat aktivitas politik Nusron dalam tim Ahok.

Sebagai pejabat negara, keterlibatan Nusron dalam tim kampanye Ahok menurutnya melanggar melanggar UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Diatur UU bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Anggawira menambahkan bahwa Tim Pemenangan Ahok tidak mungkin bisa transparan karena melibatkan ASN dalam timnya.

"Katanya Ahok setiap calon harus transparan. Kami siap buka-bukaan dana kampanye. Bagaimana mau transparan dan accountable kalau timnya saja pejabat negara. Kami juga tantang untuk usut tuntas harta keluarga Ahok dari istrinya hingga staf pribadinya Sunny itu. Harus jelas semua," kata Anggawira. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya