Berita

Nusron Wahid/Net

Politik

Tim Sandiaga Uno: Nusron Wahid Makan Gaji Buta Sambil Berpolitik

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 11:06 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Seharusnya Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI), Nusron Wahid, tidak sibuk berpolitik untuk memenangkan calon gubernur tertentu, melainkan bekerja keras meningkatkan kompetensi para TKI.

Hal ini dikatakan Koordinator Sahabat Sandiaga Uno, Anggawira, menyikapi posisi Nusron yang menjadi Ketua Tim Pemenangan dari Gubernur Jakarta, Basuki Purnama atau Ahok, yang mencalonkan diri kembali sebagai gubernur periode 2017-2022.

Anggawira berniat menggugat Nusron yang berstatus pejabat negara merangkap menjadi ketua Tim Pemenangan Ahok dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok, Dono Prasetyo, yang menjabat di bidang Hubungan Luar Negeri dan Humas BNP2TKI.


"Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, seharusnya BNP2TKI fokus pada peningkatan kompetensi bagaimana kapasitas TKI kita jadi lebih baik, lebih dihargai di luar. Nusron dan Dono urus TKI, jangan makan gaji buta dan malah berpolitik urus calon petahana," ujar Anggawira, dalam keterangan tertulis.

Menurut Anggawira, Nusron sebenarnya harus lebih memperhatikan arus tenaga kerja asing ke Indonesia yang membludak. Tetapi isu ini menjadi ditelantarkan akibat aktivitas politik Nusron dalam tim Ahok.

Sebagai pejabat negara, keterlibatan Nusron dalam tim kampanye Ahok menurutnya melanggar melanggar UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Diatur UU bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Anggawira menambahkan bahwa Tim Pemenangan Ahok tidak mungkin bisa transparan karena melibatkan ASN dalam timnya.

"Katanya Ahok setiap calon harus transparan. Kami siap buka-bukaan dana kampanye. Bagaimana mau transparan dan accountable kalau timnya saja pejabat negara. Kami juga tantang untuk usut tuntas harta keluarga Ahok dari istrinya hingga staf pribadinya Sunny itu. Harus jelas semua," kata Anggawira. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Gugurnya Prajurit Jadi Panggilan Indonesia Tak Lagi Jadi Pemain Cadangan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:20

Aktivis KontraS Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus di RSCM

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:19

Trump Ngotot akan Tetap Hancurkan Listrik dan Semua Pabrik di Iran

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:17

KPK Kembangkan Kasus Suap Importasi

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:09

Pertamina Bantah Kabar Harga Pertamax Tembus Rp17 Ribu per Liter

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:02

Siang Ini Jakarta Diprediksi Kembali Hujan Ringan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:00

Tiga Prajurit RI Gugur di Lebanon, Menlu Desak DK PBB Rapat Darurat

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:45

Transparansi Terancam: 37 Ribu Pejabat Belum Serahkan LHKPN

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:40

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Dilimpahkan ke Puspom TNI

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:27

Gibran Didorong Segera Berkantor di IKN Agar Tak Mubazir

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya