Berita

Prijanto/Net

Wawancara

WAWANCARA

Prijanto: Pemimpin Yang Suka Maki-maki Rakyat Nggak Bakalan Dipilih Rakyat...

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 08:58 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pensiunan jenderal bintang dua TNI AD ini terjun ke gelanggang Pilkada DKI Jakarta. Bukan sebagai calon, Prijanto terjun dalam rangkaian aksi 'merayu' PDIP agar tidak memberi tiket cagub kepada calon petahana Ba­suki Tjahja Purnama alias Ahok.

Digandeng sejumlah aktivis anti-Ahok, pada Jumat (2/9) Prijanto hadir di Rumah Amanah Rakyat Jakarta. Saat pidato dia 'merayu' Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar tidak memberikan tiket cagub DKI Jakarta ke Ahok. "Saya yakin Megawati sebagai anak dari Bung Karno tidak akan mengecewakan Soekarno dengan salah memilih pemimpin DKI Jakarta," ujarnya.

Seperti diberitakan, saat ini arah dukungan PDIP agaknya bergeser ke Ahok, setelah sebe­lumnya PDIP ramai diberitakan bakal memboyong Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk menandingi Ahok di Pilkada DKI Jakarta.


Sinyal adanya pergeseran arah politik PDIP ke Ahok ditan­dai dengan adanya pencopo­tan Bambang DH dari kursi Pelaksana Tugas Ketua DPD DKI Jakarta. Bambang dikenal sebagai kader PDIP yang paling vokal menentang pencalonan Ahok. Sinyal adanya pergeseran arah politik PDIP ke Ahok makin kencang dengan munculnya sinyalemen Mega Cinta Ahok yang banyak digaungkan oleh kader PDIP pro-Ahok. Berikut ini pernyatan Prijanto atas sikap PDIP tersebut;

Anda ingin supaya Ahok tidak dipilih lagi?
Saya nggak ngomong jangan pilih Ahok lho ya, saya hanya ingin mencerdaskan.

Tapi fakta politiknya, sejum­lah partai-partai mulai mera­pat dukung Ahok. Belakangan PDIP kabarnya juga akan dukung Ahok?
Partai semua dukung Pak Ahok nggak apa-apa. Tapi yang dicoblos itu bukan partai, tapi sosok. Tapi kalau sosoknya psikopat, dipilih rakyat nggak? Nggak akan.

Partai itu kan penting seba­gai kendaraan politik calon?
Kendaraan, penting. Tapi rakyat itu memilih sosok. Mana adarakyat yang suka memilih pemimpin yang suka maki-maki rakyat.

Jadi yang didukung Rumah Amanah Rakyat siapa?

Belum. Rumah Amanah Rakyat ini isinya mantan politisi, mantan menteri, mantan TNI/ Polri, aktivis itu ingin mencerdaskan masyarakat untuk memilih.

Dari wani piro, sembako dan uang receh harus kita hilangkan. Karena pemimpin itu sangat menentukan. Segerombolan serigala itu bisa kalah dengan segerombolan domba, karena dombanya dipimpin serigala.

Rumah Amanah Rakyat ini didukung partai-partai nggak?

Wah, saya nggak perlu. Saya itu kelompok aktivis, pensiunan eksekutif, legislatif, yudikatif, ada juga media itu berpikir agar jangan sampai memilihpemimpin yang calonnya harus lamar, wani piro. Nanti waktu coblosan nye­bar sembako. Saya hanya ingin mengajak masyarakat menemu­kan pemimpin yang baik.

Anda kalau ditawarkan un­tuk mendampingi salah satu cagub, mau nggak?
Nggak. Kalau ada tokoh, cagub misalnya terus saya dita­wari wakil, saya akan berikan al­ternatif. Ada yang lebih baik dari saya, masih muda, berprestasi, birokrat, pensiunan tentara, orang Jawa, lengkap.

Kenapa harus tentara dan orang Jawa?
Jadi Pilkada itu ada sentimen untuk mendulang suara ya kan. Kalau pensiunan tentara, ke­luarga besar TNI mesti nyoblos dia, nggak mesti disuruh. Wah Jawa. Orang Jawa kan gede (populasinya). Kemudian dia berprestasi, kan bagus itu.

Saat ini untuk mencari lawan tangguh untuk menandingi Ahok sudah sulit?

Janganlah bilang nggak ada tokoh, tokoh banyak. Tapi ke­tika wani piro itu yang jadi susah.

Jadi hilangkan prosedur calon melamar minta dukungan par­pol, harus diubah parpol men­cari calon yang terbaik. Tapi perlu ada tes kejiwaan, psikopat nggak dalam seleksi internal partai. Baru didaftarkan ke KPUD. Itu baru cakep.

PDIP sampai saat ini belum menentukan pilihan. Apa yang ingin Anda sampaikan?

Kata kuncinya, saya katakan begini: Megawati trah Bung Karno tidak akan mengecewa­kan almarhum Bung Karno. Dan tidak akan menghilangkan predikat PDIP sebagai partai ideologis. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya