Berita

Rachmawati Soekarnoputri/Net

Hukum

Rachmawati: Kasus Irman Gusman Buktikan Indonesia "Republik Garong"

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 07:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Penangkapan Ketua DPD Irman Gusman merupakan potret masalah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Demikian disampaikan tokoh nasional yang juga politisi senior Rachmawati Soekarnoputri dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 19/9).

"KPK tangkap Ketua DPD karena suap Rp 100 juta. Hebatnya lagi kasus mega-korupsi seperti BLBI, Century dan reklamasi yang nilainya miliaran bahkan triliunan, KPK malah keok tidak berkutik," kata Rachma.


Inilah jadinya, ungkap Rachma, bila negara dikuasi oleh para para maling-maling dengan kedok nawacita dan revolusi mental. Negara berada dalam oligarki rezim proxy dan menjadi kaki tangan kapitalis domestik maupun over-seas.

"Keserakahannya dalam kurun dua tahun sudah melebihi rezim Orba yang berkuasa 35 tahun. Orba punya utang Rp 105 triliun, sementara Jokowi sudah Rp 4.000 triliun, artinya jika 10 persen-nya dikorupsi berarti Rp 40 triliun raib," ungkap Rachma.

Apalagi, sambung Rachma, penguasa saat ini juga telah melanggar UU tatakelola keuangan negara yang harusnya transparan dan akuntabel.

"Jadi apa kata Buya Syafi'i Maarif ini Republik Garong sangat tepat. Apa masih tetap mau dipertahankan?" demikian Rachma. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya