Berita

Tjahjo Kumolo/Net

Hukum

Mendagri: Peringatan Presiden Jangan Jual Beli Jabatan

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 02:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa prihatin dengan penangkapan Ketua DPD Irman Gusman. Bos Senator itu tertangkap tangan oleh KPK atas dugaan kasus korupsi kuota gula impor untuk wilayah Sumatera Barat, Sabtu dinihari (17/9).

"Saya ikut prihatin setelah mencermati pernyataan Ketua KPK RI (Agus Rahardjo) terkait kejadian yang menimpa Ketua DPD RI," ujar Tjahjo, Minggu (18/9).

Mendagri mengungkapkan sebenarnya Presiden Joko Widodo telah telah mengeluarkan peringatan serta mengimbau para pejabat negara untuk bekerja profesional, tanpa mengesampingkan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan.


"Sebagai aparatur pemerintah janganlah jual beli jabatan, jual beli proyek, mengambil yang bukan haknya. Semua sudah ada aturannya. Ikuti prosedur dan aturan yang ada," kata politisi PDIP ini.

Terkait dengan penangkapan Ketua DPD ini, Tjahjo mengajak masyarakat untuk mengikuti proses hukum yang akan dijalankan Irman, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"Langkah KPK tentunya sudah melalui tahap proses pencermatan, pemantauan, dan penyadapan yang cukup panjang sebelum melakukan OTT," tukas dia seperti dilansir dari laman kemendagri.go.id. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya