Berita

Politik

Pejabat Polri Ditantang Ikut Program Tax Amnesty

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 01:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Duet kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin diharapkan dapat segera membenahi Polri dan mempercepat revolusi mental di jajaran aparatur penegakan hukum itu.

Prioritas utama keduanya adalah membenahi sistem pendidikan Polri, mewujudkan rekrutmen berbasis kompetensi dengan assesment system, memperkuat sistem pengawasan internal agar aparatur Polri bekerja on the track, dan tidak mengecewakan publik.

"IPW (Indonesian Police Watch) berharap, duet Tito-Syafruddin ini dapat segera menunjukkan gebrakannya untuk membenahi internal Polri dan menunjukkan peningkatan pelayanan kepolisian kepada publik," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Minggu (18/9).


IPW melihat upaya pembenahan sedang dipersiapkan Tito-Syafruddin. Begitu juga mutasi-mutasi untuk posisi strategis sedang dipersiapkan.

Dalam proses mutasi, kata Neta, diharapkan perwira yang memegang posisi strategi wajib mengikuti program tax amnesty. Menurutnya, sebagai aparatur penegak hukum, para perwira Polri harus memberi contoh kepada publik untuk ikut dalam
program tax amnesti yang sedang digalakkan Presiden Jokowi.

Selain itu, lanjut Neta, para pejabat Polri harus melaporkan kekayaannya. Bila perlu tim assesment melakukan cek ke KPK apakah perwira itu pernah masuk radar KPK atau tidak, agar bisa diketahui tingkat ketidakwajaran kekayaannya.

Diharapkan, dalam melakukan mutasi Tito-Syafruddin tidak salah menempatkan orang orang pada jabatan strategis. Hanya perwira terbaik yang dapat menempati posisi terbaik. Perwira yang dipilih harus jelas track record-nya, yakni telah melewati jalur kepangkatan, jabatan dan pendidikan yang sesuai, serta tidak memliki kekayaan yang tidak wajar.

"Untuk itulah para perwira tersebut wajib ikut tax amnesty dan mau melaporkan kekayaannya ke KPK," ujar Neta.

Dia menambahkan, duet Tito-Syafruddin harus bisa menolak perwira yang menempati jabatan strategis karena kekuatan lobby, sementara track record-nya secara internal Polri dan di masyarakat tidak begitu bagus.

Integritas para pejabat Polri di era Tito-Syafruddin harus bisa terjaga. Perwira yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya jangan segan-segan untuk dicopot dari jabatannya.

"Jajaran Polri jangan membuat kecewa masyarakat, sebab masyarakat saat ini menaruh harapan yang sangat besar pada duet Tito-Syafruddin," demikian Neta. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya